Page 76 - Kembali ke Agraria
P. 76

Kembali ke Agraria

                   Menyikapi kecenderungan kebijakan otonomi daerah, dalam
               pandangan penulis perlu dibedah terlebih dahulu mengenai
               perumusan orientasi (yang dilatari oleh visi dan misi) pengembangan
               daerah. Orientasi ini penting sebagai fondasi dari bangunan yang
               bernama daerah otonom. Kita bisa belajar dari masa lampau bahwa
               orientasi pembangunan daerah sama sebangun dengan yang diru-
               muskan di  pusat.
                   Rezim Orde Baru sebagai penganut pembangunan kapitalistik
               (mengutamakan kepentingan modal besar) yang mendorong  pertum-
               buhan ekonomi setinggi-tingginya, maka begitu pula yang berlaku
               di daerah. Dengan otonomi daerah, terbuka ruang yang lebar bagi
               lahirnya orientasi baru dari pengembangan suatu daerah. Prinsip
               dari orientasi baru mestinya mengutamakan kepentingan mayoritas
               rakyat kecil di daerah.
                   Langkah lanjutan setelah ditemukan orientasi pengembangan
               daerah adalah penentuan strategi apa yang akan diambil dalam
               pengembangan daerah tersebut. Dulu, Orde Baru menerapkan strategi
               massa mengambang (floating mass) dan mengontrol secara ketat dan
               keras (represif) kehidupan masyarakat.
                   Pertumbuhan ekonomi ditopang pendekatan keamanan (secu-
               rity approach) untuk menjaga stabilitas kekuasaan politik nasional
               yang mantap. Sekarang, strategi semacam ini telah digugat banyak
               sekali pihak, termasuk oleh pendukung fanatiknya dulu. Otonomi
               daerah memberi peluang dipilih dan digunakannya strategi pengem-
               bangan daerah yang jauh dari praktek eksploitasi, manipulasi,
               pemaksaan, dan kekerasan.
                   Orientasi dan strategi tadi penting untuk diaktualisasikan ke
               dalam rumusan kebijakan-kebijakan pokok daerah. Kalau di era Orde
               Baru daerah punya posisi melulu sebagai pelaksana kebijakan yang
               telah diputuskan dari pusat (top down), sekarang terbuka peluang
               untuk menggali kebijakan-kebijakan pokok yang dinilai tepat untuk
               suatu daerah (bottom up). Dengan begitu tidak pantas lagi diterap-
               kannya kebijakan di satu daerah yang mutlak dari pusat dengan


                                                                         57
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81