Page 78 - Kembali ke Agraria
P. 78
Kembali ke Agraria
nya roda pemerintahan merupakan tugas pokok DPRD yang tidak
bisa disepelekan. DPRD wajib menjalankan fungsi pengawasan
seperti yang dimandatkan UU No. 2/99 Pasal 18 Ayat (1) poin f (4):
mengawasi kebijakan daerah. Untuk menjalankan fungsi ini, tentu
saja DPRD penting untuk meningkatkan kapasitas personal dan
kelembagaan, serta tetap menjaga jarak terhadap kekuasaan peme-
rintah daerah untuk menghindari praktek konspirasi politik antara
eksekutif dan legislatif yang merugikan rakyat di daerahnya.
Ketiga, menyediakan ruang publik yang selebar-lebarnya bagi
partisipasi dan kontrol masyarakat dalam setiap kebijakan yang diam-
bil di daerah. Partisipasi dan kontrol langsung dari masyarakat akan
efektif mencegah kemungkinan penyelewengan kekuasaan oleh
institusi maupun aparat di daerah. Jika ruang publik sudah terkuak
lebar maka peluang munculnya ’raja-raja’ di daerah akan makin kecil.
Lebih dari itu, dengan kontrol langsung rakyat maka otonomi
daerah tidak lagi bak buah simalakama—dimakan ayah mati tak di-
makan bunda mati—melainkan menjadi buah apel yang indah ben-
tuknya dan manis rasanya. Wallohualam.***
59
