Page 77 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

mengabaikan aspirasi, kebutuhan dan potensi di daerah yang ber-
sangkutan. Kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan di suatu da-
erah sekarang mestinya mencerminkan aspirasi murni rakyat, kebu-
tuhan aktual dan potensi nyata dari daerah itu.
Yang tak kalah krusialnya adalah memilih orang yang tepat seba-
gai pemimpin pemerintahan daerah. Pemilihan kepala pemerintahan
daerah secara otonom merupakan salah satu sisi positif otonomi
daerah. Kalau dulu, sistem politik ala Orde Baru menghasilkan proses
politik yang anti demokrasi dalam pemilihan kepala pemerintahan
daerah, sedangkan otonomi daerah memberi peluang bagi legislatif
daerah (DPRD) untuk secara leluasa menentukan orang yang tepat
untuk duduk di kursi kepala pemerintahan daerah sesuai dengan
aspirasi dan kebutuhan daerahnya sendiri.
Pada era sekarang, pimpinan pemerintahan daerah sepatutnya
adalah individu yang sungguh-sungguh punya kredibilitas tinggi,
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), punya kapasitas kepe-
mimpinan yang mumpuni (capable), moralitas individu yang tinggi
,
(morality), dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil pada umum-
nya (populis).
***
Sebagai catatan akhir penulis menyodorkan tiga agenda strategis
guna menepis ancaman otonomi daerah. Agenda tersebut meliputi:
Kesatu, semua kalangan di daerah perlu melakukan pengkajian yang
mendalam atas problem pokok yang dihadapi masyarakat dan poten-
si serta kekuatan yang dimiliki daerahnya.
Hasil kajian inilah yang akan menjadi bahan baku perumusan
orientasi kebijakan (ekonomi-politik-hukum-sosial) serta untuk me-
nentukan prioritas kebijakan apa yang relevan. Semangat menguta-
makan rakyat kecil hendaknya menjadi prioritas utama yang meman-
du kinerja lembaga-lembaga pemerintah maupun legislatif di daerah.
Kedua, pentingnya memperketat mekanisme pengawasan dan
kontrol dari legislatif daerah (DPRD) terhadap pemerintah daerah.
Melakukan pengawasan dan kontrol secara sistematis terhadap jalan-

58