Page 105 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 105
Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah dan 95
Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah
masing; blok (I) 60.420 hektar, blok (II) 8.460 hektar dan blok (III) 27.250 hektar. Rencana KK tersebut awalnya telah men-
dapatkan sinyalemen yang baik untuk mendapat ijin pertambangan kontrak karya (KK) secara resmi dari pemerintah pusat.
No Urutan Blok Luas (ha)
1 Blok I 60.420
2 Blok II 8.460
3 Blok III 27.250 Tabel 5:
Luas Blok Lasampala Rio Tinto.
Sumber: Database YTM, 2009,
Total 95.130 disadur dari Seputar Rakyat Edisi 2,
2010.
Rio Tinto juga mengeluarkan klaim bahwa mereka akan melakukan proses penambangan terbuka yang dangkal dengan reha-
bilitasi yang berkelanjutan dan direncanakan menghasilkan produksi awal sekitar 46.000 ton logam nikel per tahun. Penam-
bangan nikel ini berpotensi meningkat sampai dengan 100.000 ton (Okezone, 2008, Kompas, 2008, Mercusuar, 2008).
Selain itu, posisi Rio Tinto sebagai perusahaan raksasa dengan kampanye investasi bernilai 1,5 miliar Dollar AS hingga 2
miliar Dollar AS, juga banyak indikasi lain yang telah di kukuhkan perusahaan ini untuk terus mendapat perolehan simpati
publik. Misalnya, menjanjikan paket-paket lips service seperti; beasiswa bagi mahasiswa Universitas Tadulako Palu
Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
Proses eksploitasi nikel oleh PT Rio Tinto dijadwalkan memulai proses produksinya pada tahun 2015. Pemerintah akan me-
nandatangani Kontrak Karya (KK) dengan Rio Tinto untuk kegiatan pertambangan nikel di Lasampala, wilayah perbatasan
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Durasi kontrak akan dibuat sama dengan KK milik PT Inco yakni, selama 30 tahun.
Namun Rio Tinto meminta perhitungan royalti yang disetorkan ke pemerintah menggunakan formula seperti milik Inco, yakni
persentase royalti dikalikan harga patokan yang tergantung produksi nikel.
Menanggapi hal ini, Direktur Bina Usaha Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
(DESDM) Mangantar S.Marpaung sebagaimana dilansir oleh www.miningindo.com mengatakan, royalti ini masih difinalisasi,
mengingat saat ini telah keluar peraturan baru dalam PP 145 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak
lagi menggunakan persentase. Namun ditetapkan harganya untuk setiap bijih nikel yang diproduksi. Sementara untuk me-
ngeluarkan persetujuan KK, diserahkan pada beberapa departemen yakni; Perpajakan dan bea cukai untuk dibahas
Departemen Keuangan, sedangkan penjualan dibahas di Departemen Perdagangan.
Sementara itu, pengolahan nikel Lasampala akan menggunakan sejumlah peleburan bahan kimia, berbeda dengan PT Vale
dengan sistem peleburan menggunakan energi panas bumi (metalurgi). Pada setiap blok yang akan dieskploitasi oleh Rio
Tinto, terdapat kawasan Hutan penting terutama hutan lindung. Disamping itu kawasan yang akan ditetapkan merupakan
bekas pengelolaan HPH. Tercatat nama-nama perusahaan yang pernah mengelola HPH di kawasan ini Yakni, PT Handi
Cahaya Timber Corp, PT Gemini Timber Jack Corp, dan PT Zedsko Indonesia.
