Page 109 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah dan 99
Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah

antaranya bermasalah, yang terdiri atas 3.988 izin usaha pertam-
bangan operasi dan produksi mineral serta 1.952 IUP operasi dan
produksi batubara (Kompas, 2012). Dari sekian ribu perusahaan itu,
hanya kurang lebih 36 perusahaan yang mengantongi izin ekspor.

Kepastian hukum dianggap sebagai jawaban atasi situasi yang
sangat sporadik ini. Kejutan ini terjadi di luar dugaan dan prediksi
banyak orang, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri.
Kepanikan pun melanda, Menteri ESDM Jero Wacik, mengeluarkan
Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 7 Tahun 2012 yang mengatur
tentang pembatasan bahan ekspor tambang sebagai bentuk
antisipasi. Langkah-langkah antisipasi ini diikuti dengan program
verifikasi Clear and Clean (CNC) terhadap sejumlah IUP yang
diterbitkan pada tingkat daerah. Upaya ini juga tidak seperti rencana
awalnya. Ternyata kebijakan sebagai langkah antisipasi ini ini
memicu reaksi yang berbeda-beda dari para pengusaha tambang
(JATAM Sulteng, 2012).

Gambar 3: Aktivitas Penambangan ore menggunakan alat berat.
Beberapa perusahaan menilai, kebijakan ini belum layak sebab Foto: Dok. JATAM Sulteng.
dianggap akan menghalangi aktivitas ekspor ore nikel karena
mereka belum mampu untuk membangun hilirisasi dalam waktu dekat. Bahkan yang lebih ekstrem, Pemerintah Jepang
mengancam akan mengadukan Indonesia dalam kasus ini pada WTO dan Arbitrase Internasional.

Langkah pembatasan ekspor yang dilakukan secara tiba-tiba oleh pemerintah Republik Indonesia, dianggap telah merugikan
kepentingan Jepang. Jalan keluar yang ditawarkan justru seperti menjadi 'bumerang'. ESDM sebagai institusi yang mengatur
SDA, pada akhirnya terjebak dalam pusaran perdebatan, mereka seperti tersandera oleh sejumlah ancaman dan relasi
kepentingan yang datang baik dari pemodal asing maupun tuntutan para pengusaha dalam negeri sendiri.

Dilema ini terus berlanjut tanpa kepastian hukum, hingga akhirnya Menteri ESDM mengeluarkan kebijakan yang ambigu. Jero
Wacik sebagai Menteri ESDM telah mengeluarkan 4 kebijakan, salah satunya terkait dengan hilirisasi mineral yaitu
pemberian izin ekspor bahan tambang mentah melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 20 tahun 2013. Aturan ini
sebagai bentuk relaksasi agar aktivitas ekspor tetap berlangsung, meski hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan
awal yang terkandung dalam Undang-undang mineral dan batubara.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga September 2013, produksi ore nikel Indonesia mencapai 40,3 juta ton. Jumlah
tersebut tidak jauh berbeda dengan realisasi produksi sepanjang tahun 2012 yang mencapai 41 juta ton. Proyeksi angka
produksi maupun ekspor ore nikel hingga Desember 2013 mencapai 52,2 juta ton. Akibat tingginya ekspor, pasokan ore di
pasar internasional, khususnya China, berlebihan dan harga terus menurun. Harga patokan ekspor (HPE) ore yang
ditetapkan Kementerian Perdagangan per November ini mencapai 11,93 Dollar AS hingga 29,84 Dollar AS per ton. Harga
tersebut jauh lebih rendah dibandingkan (HPE) yang ditetapkan pemerintah per Januari 2013, mencapai 14,51 Dollar AS
hingga 39,68 Dollar AS per ton (suara pengusaha.com, edisi 2013).