Page 113 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah 103
Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah dan

jumlah izin yang sudah diterbitkan. Sehingga banyak IUP berada di dalam areal konsesi Kontrak Karya (KK) maupun izin
tambang yang diterbitkan Bupati periode sebelumnya.

Awal mula konflik kepentingan lahan muncul di Blok Bahodopi. Rio Tinto dan PT Vale bersengketa dengan Bupati Morowali
akibat menerbitkan IUP sebanyak 43 IUP di atas lahan Kontrak Karya PT Vale, sementara lahan yang di klaim Rio Tinto
sebagai area penyelidikan umum untuk diajukan sebagai konsesi Kontrak Karya telah diduduki oleh IUP PT Bintang Delapan
Mineral. Dari 43 perusahaan itu, beberapa perusahaan sudah melakukan aktivitas pra konstruksi di antaranya, Sulawesi
Resources, GSMI, Bintang Delapan Mineral, PT PAN China, GMU, CMPP dan CV Resky Utama, perusahaan lokal milik
keluarga Bupati (JATAM, 2013).

PT Rio Tinto melakukan protes terhadap kebijakan Pemda Morowali yang telah melakukan penerbitan IUP diatas lahan
perencanaan Kontrak Karya Mereka. Perkara tumpang tindih lahan ini pula yang telah membakar nafsu tamak Rio Tinto.
Menggugat pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu pada Juni 2008.

Konflik itu menyeret beberapa politisi nasional untuk angkat Bicara. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan
Ketua Partai Golkar menyarankan kepada kedua belah pihak: antara Pemda Morowali dengan Rio Tinto untuk membicarakan
hal ini dan mencari jalan keluar. Keduanya, oleh Jusuf Kalla diharapkan untuk menjelaskan satu sama lain apakah
dimungkinkan pembagian lahan atau ada mekanisme lain (Kompas, kamis 21/8 2008).

Respon Jusuf Kalla dalam kasus ini tidak bebas nilai. Kepentingan besar Jusuf Kalla adalah rencana suplai energi listrik oleh
PT Poso Energy dari Sulewana ke kantong-kantong produksi tambang besar di Sulawesi khususnya Morowali dan Sulawesi
Tenggara, tempat dimana Rio Tinto akan menancapkan Imperium bisnis terbarunya. Sementara itu, PT Poso energi adalah
perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla yang dikendalikan oleh adik kandung Jusuf Kalla yakni, Halim Kalla.

Belakangan kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan. Dalam satu kesempatan staf ahli Bupati Morowali Christian
Rongko mengatakan, Rio Tinto sepakat akan mengganti biaya riil yang telah dikeluarkan pemilik KP ditambah premium yang
wajar. Kesepakatan tersebut telah dicapai dalam pertemuan Senin 24 November 2007 yang melibatkakan antara pejabat
keempat Pemda di lokasi tambang yakni Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe, Sulawesi
Tenggara, dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, manajemen Rio Tinto, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen
ESDM (Okezone, 25 November 2008).

Kasus lainnya yang marak adalah gugatan Bupati Morowali terhadap PT Vale. Bukan saja ancaman melalui jalur pengadilan.
Bupati Morowali juga mengancam PT Vale dengan memobilisasi protes masyarakat melalui kesatuan kepala desa dan organ-
isasi petani di tingkat lokal. Namun belakangan ketahuan, bahwa di belakang Bupati Morowali terdapat sejumlah nama
perusahaan China, salah satunya adalah PT PAN Chinese. PT Vale berencana mensubtitusi rencana projek pembangunan
pabrik feronikel pada PT PAN China. Namun anggaran yang dimiliki oleh PT PAN Chinese jauh di bawah standar biaya pem-
bangunan pabrik pengolahan nikel matte.

Menguatnya tekanan publik memicu PT Vale membidik kemungkinan baru untuk mengajukan IUP mengikuti prosedur
Undang-Undang nomor 4 Tentang Mineral dan Batubara. Meski telah mendapatkan pembaruan Kontrak Karya pada tahun
1996, tapi pihak PT Vale menilai Undang-undang baru akan memberikan keleluasaan pada korporasi sekaligus dapat
menjadi alasan untuk menunda pembangunan pabrik, sebagaimana yang dituntut oleh Pemerintah Kabupaten dan masyara-
kat Morowali (Inco, 2010). Pertimbangan itu sejalan dengan dugaan banyak pemerhati, bahwa UU Minerba akan mengem-