Page 112 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 112
102 Di Atas Krisis Sosial-Ekologis Semacam Apa
Megaproyek MP3EI Bekerja?
Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Departement Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan
surat No. AHU-15798.01.02 Tahun 2009 Tanggal 24 April 2009. Izin usaha pertambangan yang dikantongi oleh PT. MPR
dikeluarkan oleh Bupati Morowali tanggal 7 Agustus 2007 dengan Nomor IUP SK No.188.45/SK.0627/TAMBEN/2007.
Mereka mendapatkan konsesi dengan luas 5.158 hektar dengan jenis tambang nikel, yang diubah dengan SK Bupati
Morowali No.542.2/SK.006/DESDM/I/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Mulia
Pacifik Resources Tbk (Anak Perusahaan) dengan luas 5.156 hektar. Konsesi ini rentang waktu berlakunya hanya 5 tahun
kedepan setelah diterbitkan. Blok produksi tambang nikel ini berada di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali.
PT Mulia Pacific Resources (MPR) adalah perusahaan sebagai bagian dari delapan anak dan cucu perusahaan PT Central
Omega Resources, yang terbagi di provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Halmahera, dan Kupang NTT.
Sementara Pertambangan nikel di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali oleh MPR atas ijin No. dengan SK Bupati
Morowali No. 188.45/SK.0627/tamben/2007 tanggal 7 Agustus 2007 seluas 5.158 hektar yang kemudian disesuaikan men-
jadi Izin Usaha pertambangan Eskplorasi (IUP) dengan SK Bupati Morowali No.540.2/SK.006/DESDM/I/ 2011 tanggal 29
Januari 2011 dengan luas 5.156 hektar dengan produksi 100.000 ton per bulan. Meningkat jadi Izin Usaha Produksi (IUP)
dengan SK Bupati Morowali No. 540.3/SK.001/DESDM/IV/2011 tanggal 21 April 2011. Secara umum tambang nikel tersebut
telah listing di pasar Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan komposisi capital, Fuyuan Investment Limited 35 persen, Jin Chuan
Company Group 30 persen, Victory Light Holding 35 persen.
Sebelum dimulainya aktifitas PT. Mulia Pacific Resources Tbk, di lokasi tersebut terdapat PT. GSMI yang berhenti setelah
diprotes warga. Kedua perusahaan melakukan aktifitas pertambangan menggunakan kajian Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali. Bahkan AMDAL yang dikeluarkan
oleh BLH tersebut disinyalir terdapat pelanggaran terhadap syarat penerbitan AMDAL. Syarat yang dimaksud adalah
mengundang masyarakat untuk hadir pertemuan sosialisasi. Tetapi kehadiran mereka dinyatakan sebagai bentuk dukungan
terhadap aktifitas tambang dan telah menjadi dokumen legal yang dijadikan rujukan untuk melakukan eksploitasi terhadap
wilayah itu. Dalam perkembangannya, PT. Mulia Pacific Resources Tbk, juga menggunakan Dokumen Mengenai Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya digunakan oleh PT. GSMI sebagai alat legitimasi untuk melakukan eksploitasi
di atas lahan yang sama.
Pada 10 Januari 2012, PT. Central Omega Resources Tbk telah menyelesaikan akuisisi 99 persen perusahaan tambang nikel
PT. Itamaraya Nusantara (IMN) milik salah satu perusahaan asing. PT Central Omega Resources bersama anak perusahaan-
nya PT Bumi Konawe Abadi telah melakukan pembelian 2.000 lembar saham IMN senilai 1,83 miliar Rupiah.
IMN berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah dengan target produksi awal di Kuartal III/2012. Pembelian akan melengkapai
target PT Bumi Konawe Abadi (BKA) di Sulawesi Tenggara dengan produksi 200.000 ton per bulan dan PT Mulia Pacific
Resources (MPR) di Petasia Morowali, Sulawesi Tengah dengan produksi 100.000 ton per bulan (majalah tambang.com,
2012).
Tumpang Tindih Konsesi: Kompetisi Antara Perusahaan Tambang
Meluasnya areal konsesi pertambangan di Kabupaten Morowali berimbas tumpang tindih konsesi. Pemerintah Kabupaten
Morowali menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa melakukan review terhadap peta peruntukan kawasan serta