Page 121 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah dan
Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah 111

Gambar 8: Anggota TNI berjaga di lokasi tambang PT Genba Multi Mineral 2 dan Sinsosteel.
Foto: Dok. YRT.

Dalam praktik penerapan Kepres baik TNI dan Polisi menerjemahkannya hanya pada aset pendapatan strategis negara,
terutama sektor pertambangan dan migas. Sementara bagi cabang-cabang produksi yang merupakan kebutuhan sehari-hari
untuk menunjang kemanusiaan rakyat, misalnya aktivitas pertanian sebagaiman yang diatur dalam pasal 2 Kepres tersebut,
tidak menjadi prioritas. Objek Vital Nasional dianggap hanya meliputi yang tertera dalam pasal 1 yaitu aset fundamental dan
pendapatan strategis negara. Tafsiran itu bisa tergambar dengan jelas sebagaimana penuturan Perwira Penghubung TNI dari
Tomata hingga Menui pada tanggal 8 Oktober 2013:

“... Sesuai dengan instruksi Presiden, kami bersama Pemda dan Polisi jaga keamanan dan ketertiban. Saya
sendiribekerja untuk menghubungkan 7 Koramil yang berada di 13 Kecamatan, itu semua berada di bawah
koordinasi saya. Tugas penting saya adalah monitor stabilitas keamanan dan sebagai perwira penghubung mari kita
semua dengarkan sosialisasi ini. Saya yakin pasti ada mutualisme simbiosis, ada keuntungan antara rakyat dan
perusahaan. Oleh karena itu saya persilahkan pada Tim Amdal dan Perusahaan untuk melanjutkan kegiatan ini,
semoga tidak merugikan rakyat...”

Kepres 63 menjadi supremasi yang ditegakkan untuk memberikan porsi yang besar keterlibatan aparat TNI–Polri dalam
pengaturan aset-aset strategi pendapatan negara. Sehingga kegiatan apapun yang dilakukan oleh perusahaan menjadikan
dua intitusi itu sebagai garda terdepan. Mereka berfungsi untuk melobi rakyat dan memenangkan gagasan secara sugestif.

Dalam pertemuan 8 Oktober 2013, sosialisasi PT Aquila yang berencana membangun smelter mini, Kapolsek Bungku Tengah
menyatakan,