Page 122 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

112 Di Atas Krisis Sosial-Ekologis Semacam Apa
Megaproyek MP3EI Bekerja?

“... perusahaan ini hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kontribusi pada pembangunan dan masyarakat.
Sebenarnya hari ini saya mendapat tiga undangan yaitu dari PT Maccina dan PT Pan China. Katanya ada protes
pemalangan jalan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, saya minta pada masyarakat, kedatangan perusahaan ini
harus disambut dengan baik, selama tidak merugikan rakyat, mari kita dukung. Saya minta juga masyarakat kalau
ada yang belum dimengerti tolong disampaikan memang. Jangan ada isu atau sedikit-sedikit ada rongrongan. Jadi,
lewat sosialisasi ini mari kita dengarkan baik-baik karena protes setelah jalan perusahaan itu bisa menjadi urusan
hukum. isalnya, pengrusakan, pembakaran, dan lain-lain. Saya malu sebagai Kapolsek kalau ada masalah di sini
tidak bisa diselesaikan. Kami minta juga pada perusahaan, dimanapun kalian tetap membutuhkan polisi dan
aparat tentara, M jadi jangan abaikan keberadaan aparat. Ada perusahaan misalnya bilang begini, sudah ada
sekuriti. Bagi kami, itu belum cukup, Pak. Perusahaan tetap memerlukan kehadiran TNI-Polisi untuk menghalau
ancaman...”

Beberapa perusahaan yang punya ikatan erat dengan peran-peran TNI dan Polisi bisa dilihat secara telanjang dalam kasus
PT Bintang Delapan Mineral. Pada tahun 2010, terjadi amuk massa masyarakat Bahodopi yang menyerang kawasan
perkantoran BDM sebagai reaksi atas banjir yang melanda desa tersebut. Sebanyak 28 petani ditangkap oleh aparat Polres
Morowali dan ditahan selama seminggu, meski pada akhirnya di bebaskan. Pengakuan para korban, pada malam sebelum
mereka ditangkap, sekitar 2 truk aparat polisi mengepung Desa Bahomakmur dan menggedor rumah-rumah mereka. Tidak
hanya, itu puluhan spanduk dipasang dan dibentangkan di sudut-sudut kampung sembilan desa lingkar tambang PT BDM.
Spanduk itu bertuliskan ancaman tindak pidana bagi masyarakat yang berusaha menghalangi aktivitas pertambangan.
Pasal-pasal pun ditaruh bersama dengan logo Polri. Sejak saat itu, setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi PT BDM selalu
mengikutsertakan aparat kepolisian dan pihak TNI.

Dalam sosialisasi laporan pertanggungjawaban Comdev PT BDM tanggal 7 Oktober 2013 Kapolsek Bahodopi mengatakan,
penyerahan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Comdev disaksikan oleh pemerintah daerah dan kepolisian.
Sebanyak tujuh desa tidak bisa membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran. Selain masalah teknis
administratif laporan, bentuk pengelolaan anggaran juga berbeda-beda, ada yang mengelola secara kelompok pula di
tangani oleh kepala desa itu sendiri. Sebagian yang mengelola per kelompok kesulitan membuat laporan karena anggota
kelompok belum memberikan laporan tahun 2014, jadi hanya dua desa yang sanggup membuat laporan. Sehingga, aparat
kepolisian juga merasa memiliki peran mengawasi penggunaan anggaran ini. Dia dengan nada setengah mengancam
mengatakan, Polisi bisa mengambil tindakan jika anggaran ini tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya, karena
akan berpotensi menjadi tindak pidana.

Kasus yang bisa menjadi cerminan adalah PT Sumber Permata Selaras (SPS) yang berada di Desa Molino, Mohoni, dan
Peboa Kecamatan Petasia. Tanggal 12 Oktober aksi masyarakat, tuntuan masyarakat: 1 pembebasan lahan APL; Sosialisasi
dana CSR; dilarang menggunakan jalan negara, stop penggunaan jalan negara untuk hauling. IUP perusahaan sekitar 100
hektar. Tidak ada kesepakatan apapun dalam aksi itu. Perusahaan tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat karena yang
datang hanya tenaga teknis geologis. Lokasi IUP awalnya diperuntukan sebagai lokasi latihan tembak Kompi Senapan TNI. 16

Lahan itu diserahkan oleh masyarakat pada Kompi Senapan B 714 untuk kepentingan yang dimaksud. Justru perkembangan-
nya, lahan itu dikapling sebagai IUP untuk perusahaan tambang. Masyarakat tidak mengetahui dengan persis apakah lahan
itu dijual oleh aparat TNI atau kolaborasi bisnis, yang jelas mereka menuntut tanah itu diganti rugi karena sudah tidak sesuai
dengan peruntukannya.