Page 123 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia
P. 123

Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah dan
                                                                                                       Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah 113



               Keterlibatan aparat TNI-Polisi dalam kasus tambang Morowali akhirnya membentuk pola: Pertama, mereka terlibat dalam
               sosialisasi perencanaan awal dan memberikan sugesti supremasi keberadaan aparat TNI dan Polisi sebagai penegak hukum;
               Kedua, terlibat meredam ketegangan saat proses-proses ganti rugi lahan bahkan ikut memfasilitasi transaksi; Ketiga,
               Mereka mendapatkan proyek pengamanan tambang setelah perusahaan beroperasi. Mereka mengerjakan tugas-tugas
               keamanan dalam berbagai level, baik dalam level penjagaan lalu lintas produksi maupun pengamanan dari protes warga
               atas gangguan yang muncul saat operasi produksi.

               Perampasan Melalui Negosiasi Ganti Rugi


               Negosiasi ganti rugi tanah di One Pute Jaya menjadi cerita panjang yang dimulai dari tahun 2011. Dulu awalnya PT PAN
               China yang pertama mengaku mau melakukan bayar ganti rugi tanah. Tetapi pola bayarnya tiga kali, tetapi masyarakat saat
               itu tidak langsung memutuskan, mereka masih bermusyawarah untuk melepaskan lahan. Lalu muncul perusahaan berbeda,
               namanya PT GSMI yang datang memberikan penawaran pembayaran satu kali. Tawaran itu langsung disetujui oleh
               masyarakat, tetapi dengan beberapa persyaratan yang coba diajukan oleh masyarakat. Namun dalam proses ganti rugi
               tanah tiba-tiba berubah, yang datang membayar justru PT Cipta Mandiri Putra Perkasa (CMPP) anak perusahaan PT
               Sulawesi Resources. Beberapa permintaan masyarakat yang akhirnya disetuju oleh perusahaan sebagai berikut:

               1) Pembayaran ganti rugi tanah 35  juta tunai; 2) Penyerapan tenaga kerja; 3) Bagi hasil 5000 per metrik ton; 4) Perbaikan
               pada infrastruktur dan fasilitas di Desa One Pute Jaya yang rusak; 5) listrik untuk penerangan warga, penanganan dampak
               lingkungan; 6) dan masyarakat jangan dipersulit ketika hendak mencari kayu dalam lahan yang sudah dibebaskan.






























                                        Gambar 9: Anggota Polisi berjaga saatdemonstrasi masyarakat berlangsung.
                                                     Foto: Dok. JATAM Sulteng.
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128