Page 186 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

176 Di Atas Krisis Sosial-Ekologis Semacam Apa
Megaproyek MP3EI Bekerja?

Pertama, buruh kontrak dan outsourcing, alias kaum yang hidupnya tak
berketentuan, jumlahnya demikian besar. Taksiran moderat mengata-
kan hanya 30% saja buruh yang berstatus karyawan tetap. Terlalu
banyak orang di Bekasi yang hidup tanpa jaminan kerja. Mereka inilah
yang datang ber-bondong-bondong ke markas FKI. Pada gilirannya,
besaran dampak dan jumlah korban inilah yang membuat aksi gerebeg
sering terjadi. Kedua, sistem kerja kontrak dan outsourcing, sebagai-
mana diketahui luas, dirancang untuk memudahkan perusahaan untuk
mempekerjakan dan memberhentikan buruh (hire and fire). Kontrak
dan outsoucing membuat kesempatan kerja menjadi pendek dan
terbatas. Buruh dengan mudah digantikan buruh baru yang lebih muda.
Maka kemudian, gerakan buruh di Bekasi adalah gerakan orang-orang
berusia sekitar 18-26 tahun; dan gerebeg menampakkan diri sebagai
tanggapan orang muda pekerja terhadap persoalan hidupnya.

Upah

Berkali-kali kita melihat bagaimana soal upah mengerakkan buruh
untuk turun kejalan. Upah senantiasa merupakan agenda utama
gerakan buruh di Bekasi. Tuntutan upah selalu muncul pada peringatan
hari buruh. Demonstrasi serta mogok kerja selalu terjadi pada bulan-
bulan menjelang penentuan UMK. Dan sebaliknya, seperti mengikuti
hukum aksi-reaksi, kalangan pengusaha menggunakan berbagai cara
dan jalur untuk mempertahankan upah agar tetap rendah. Menanggapi
penetapan UMK Bekasi 2012, asosiasi pengusaha tampaknya mulai
Gambar 5: Contoh Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu antara perusahaan dan buruh.
menyiapkan diri untuk meminta penangguhan upah kepada peme-
rintah.

Diskusi dengan para penggiat FKI menunjukkan beberapa persoalan
ketidakadilan yang mereka lihat dan argumentasi mereka kembangkan
untuk menuntut kenaikan upah. Argumentasi pertama, upah buruh
seharusnya setara KHL. Upah harus naik, karena masih jauh di bawah
KHL. Tambahan lagi, buruh kontrak dan outsourcing posisinya demi-
kian lemah. Mereka bisa sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan dan
pendapatan. Dengan keamanan kerja yang rendah seperti itu, maka
upah merupakan satu-satunya sandaran hidup mereka. Inti dari
argumentasi ini, upah seharusnya setara 100% KHL. Sesudah terbitnya
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: 13/2012 (yang menambah kom-
ponen penghitungan upah dari 46 komponen menjadi 60), perdebatan
terletak di soal penghitungan masing-masing komponen KHL tersebut.