Page 66 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi, kami melanggar prinsip fungsi
sosial dalam UUPA dan mengabaikan peran menyejahterakan rakyat yang
kurang beruntung secara ekonomi dan memperlakukan tidak adil dalam
penguasaan lahan” (Rachman 2011, 55).

Ramainya tuntutan dari berbagai elemen masyarakat kemudian
ditangkap oleh Presiden BJ. Habibie. Pada tanggal 27 Mei 1999, Habibie
mengeluarkan Keppres No. 48 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebi-
jaksanaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pelaksa-
naan Landreform. Amanat ini diberikan kepada Menteri Kehakiman
Muladi dan Menteri Negara Agraria Hasan Basri Durin untuk memimpin
sebuah tim yang tujuannya mempelajari kebijakan dan aspek-aspek lega-
litas dari Landreform dalam perspektif UUPA. Muladi kemudian menun-
juk Maria SW Sumardjono (Wakil Menteri Negara Agraria/Ka. BPN)
untuk memimpin Tim mewakili Muladi sebagai menteri Kehakiman.
Dalam Pasal 2 Kepres di atas, Tim ini kemudian disebut sebagai Tim Land-
reform yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam urusan
pekerjaannya.

Tim yang dipimpin oleh Sumardjono memiliki tugas melakukan
kajian terhadap pelaksanaan dan kebijakan perundang-undangan di
bidang pertanahan yang terkait Landreform dan menyusun kebijakan
dan peraturan yang dibutuhkan untuk menjalankan Landreform. Tim
ini bekerja dalam tempo 3 bulan dan harus menghasilkan kebijakan yang
dibutuhkan oleh presiden. Semangat dari tim ini adalah untuk melihat
ulang UUPA yang mengamanatkan tanah dalam pengertian memiliki
dimensi sosial (Pasal 6 UUPA) agar tidak menabrak kepentingan publik
dan mengontrol serta melarang penguasaan tanah yang berlebihan seba-
gaimana pesan Pasal 7 UUPA dan Pasal 1 Perpu 56/1960 (Rachman 2011,
55).

Sebagai presiden, Habibie adalah presiden pertama yang secara res-
mi menegaskan kembali pemberlakukan UUPA dengan menyebut
Landreform dalam dokumen resmi negara, setelah puluhan tahun
Suharto “membekukannya”. Pernyataan itu kemudian melahirkan
Keppres No. 48 tahun 1999 yang memerintahkan menteri Muladi untuk
membentuk Tim agar melakukan kajian UUPA terhadap produk hukum

38