Page 67 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

lainnya. Dan hasilnya, dalam tempo yang singkat, Tim yang dipimpin
Maria SW Sumardjono menghasilkan dua rekomendasi agar pemerintah:
pertama, meninjau kembali perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber-sumber agraria/sumber daya alam yang dihasilkan
oleh pemerintah Orde Baru bersama Suharto, kedua, agar negara menye-
lesaikan tumpang tindih hukum yang terkait dengan UUPA. Menurut
Tim, Orde Baru telah menghasilkan perundang undangan yang justru
mengecilkan bahkan mematikan keberadaan UUPA, sehingga perlu ditin-
jau ulang keberadaan beberapa produk hukum tersebut (Sumardjono,
dkk. 2011).

Rekomendasi Tim yang dipimpin Maria SW Sumardjono belum
sempat dilaksanakan oleh Habibie, karena November 1999 MPR RI
menolak laporan pertanggungjawabannya sebagai presiden walaupun ia
telah berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis pada Juni
1999 (Rachman 2012, 87). Akibat penolakan itu, Habibie tidak lagi menca-
lonkan diri sebagai presiden dan kemudian MPR memilih Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden.
Pasca itu, kampanye Landreform tidak berhenti, justru semakin menguat
karena mendapat dukungan dari publik. Dan apa yang dihasilkan oleh
Tim bentukan Habibie di bawah pimpinan Sumardjono akhirnya ber-
muara pada lahirnya TAP MPR RI No. IX 2001. Habibie tercatat dalam
sejarah adalah presiden pertama pasca turunnya Suharto 1998 yang
kembali memberlakukan UUPA setelah Suharto “mempeti-es-kan”.
Habibie juga presiden yang secara antusias menerima gagasan agar
negara menjalankan Landreform. Dengan mengeluarkan Keppres No. 48/
1999 merupakan bentuk keseriusannya untuk kembali menerapkan
kebijakan Landreform. Apa yang diinisiasi kemudian melahirkan praktik
kebijakan RA pada periode-periode sesudahnya.

D. Era Reformasi: RA Pasca Keluarnya TAP MPR IX/2001

Wacana RA kembali hadir menjadi perbincangan publik setelah
tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, atau periode reformasi. Isu RA
kembali menjadi perdebatan publik, akibat pasca Mei 1998 terjadi reklai-
ming tanah secara dramatik di mana-mana. Di Jawa Timur, Jawa Barat,

39