Page 162 - Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern
P. 162

Transformasi Masyarakat Indonesia...

               kemerdekaannnya dan mendirikan Negara Bangsa Republik
               Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dengan semangat dan kesa-
               daran perjuangan yang tinggi Pemerintah Praja Kejawen Yog-
               yakarta merespons secara positif dengan menyapaikan pernya-
               taan pengakuan dan bergabung kedalam pemerintahan negara
               Republik Indonesia, dan sekaligus  mendukung dan ikut berjuang
               untuk mempertahankan pemerintahan Negara Republik Indo-
               nesia yang baru diproklmasikan  oleh Soekarno-Hatta atas nama
               Bangsa Indonesia. Secara singkat rentetan peristiwa historis
               yang berkaitan dengan integrasi dan partisipasi Praja Kejawen
               Yogyakarta terhadap Negara Republik Indonesia dapat ditun-
               jukkan antara lain  sebagai berikut.
               A. Peristiwa  Bergabungnya Praja Kejawen Yogyakarta ke dalam
                  Negara Republik Indonesia dan diakui serta ditetapkannya
                  Praja Kejawen Yogyakarta menjadi Propinsi Daerah Istimewa
                  Yogyakarta oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Segi-
                  segi penting yang berkaitan dalam peristiwa historis  ini an-
                  tara lain dapat disimak sebagai berikut.
                  1. Amanat Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII
                    pada tanggal 5 September 1945, yang berisi tentang per-
                    nyataan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
                    dan Kadipaten Pakualaman merupakan bagian dari Repub-
                    lik Indonesia.
                  2. Presiden Sukarno memberikan Piagam Pengakuan Keku-
                    asaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
                  3. Amanat Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII
                    Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Okto-
                    ber 1945 dan Maklumat No.18 Tahun 1946.
                  4. Pengakuan dan penegasan atas Keistimewaan Daerah Isti-
                    mewa Yogyakarta oleh Pemerintah Pusat Negara Kesatuan
                    Republik Indonesia dengan penerbitan Undang-Undang
                    No.3 Tahun 1950 jo Undang-Undang No.19 Tahun 1950,
                    sebagai propinsi yang memiliki keistimewaan dengan
                    nama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam UU

                                                                        141
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167