Page 163 - Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern

Djoko Suryo

ini, mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak
diatur secara eksplisit. Pasal 1 (1) menegaskan daerah yang
meliputi daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku
Alam ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta;
(2) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat provinsi.
5. Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menjadi
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dari 1945
hingga wafatnya 1998.
B. Peristiwa Perjuangan Masyarakat Daerah Istimewa Yogya-
karta dalam ikut serta mempertahan Negara Republik Indo-
nesia yang baru diproklamasikan dari Agresi Belanda dan
tantangan dari dalam negeri sendiri serta ikut serta dalam
proses pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indone-
sia secara luas. Segi-segi historis yang penting untuk disimak
dalam hubungan ini antara lain sebagai berikut.
1. Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia (1945-
1950) dan menjadi Kota Revolusi atau Kota Perjuangan
(1945-1949). Peristiwa ini adalah sangat historis dan pen-
ting untuk dicatat. Beberapa bulan setelah proklamasi (17-
8-1945), Jakarta sebagai Ibu Kota R.I yang pertama, menjadi
tidak aman karena terancam akan serbuan tentara Belanda
yang telah mendarat di pantai Jawa Barat yang tidak jauh
dari Jakarta. Sultan Hamengku Buwono IX menawarkan
kepada pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota
R.I ke Yogyakarta. Pemerintah Pusat menerima tawaran
tersebut, sehingga pada awal 1946 Ibu Kota R.I. berpindah
ke Kota Yogyakarta. Sejak itu Yogyakarta menjadi Ibukota
dan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia. Patut dicatat
dan direnungkan kembali bahwa pada saat terjadinya per-
pindahan pemerintahan R.I. tersebut, sesungguhnya peme-
rintahan R.I pada waktu itu masih sangat lemah dalam
segala segi, termasuk segi perekonomian dan keuangan
negara. Bisa dimaklumi bahwa penyediaan ruang dan tem-
pat gedung, peralatan serta sarana perkantoran pemerin-

142