Page 259 - Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern
P. 259

Djoko Suryo

                Sejalan dengan proses sejarah yang panjang, di Kraton Kesul-
            tanan Yogyakarta pernah dikenal adanya tiga macam sistem
            hukum, yaitu hukum tradisional, hukum barat (kolonial), dan
            hukum nasional. Sistem hukum tradisional dikenal sebagai
            Hukum Adat (Costumarary Law), yaitu sistem hukum yang telah
            berlaku sejak masa sebelum datangnya pengaruh hukum Barat
            (prakolonial). Sistem hukum Barat (Eropa), diperkenalkan sejak
            abad ke 19 sampai berakhirnya Pemerintah Kolonial Belanda
            (1942). Sementara Sistem Hukum Nasional merupakan sistem
            hukum yang berlaku di Negara Bangsa Republik Indonesia yang
            berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan 1945, dengan demi-
            kian pada masa sebelum kemerdekaan di Kraton Kesultanan
            Yogyakarta terdapat dua jenis sistem peradilan, yaitu Sistem
            Peradilan Kraton dan Peradilan Pemerintah Kolonial Belanda
            (Landraad). Sistem Peradilan Tradisional atau Adat dibagai men-
            jadi tiga jenis, yaitu Pengadilan Pradata (Pengadilan Kraton), yang
            menangani perkara kriminal dan masalah sipil; Pengadilan Bale-
            mangu, menangani perkaran yang berkaitan dengan masalah
            tanah dan para pejabat tinggi dan rendah; dan Pengadilan Surambi
            atau disebut juga Al Mahkamah ll Kabirah, menangani perkara
            yang berkaitan dengan hukum Sariat Islam, yang secara khas
            berlaku di Kesultanan Yogyakarta. Adapun Buku, Hukum yang
            menjadi pegangan dalam sistem hukum dan peradilan tersebut
            adalah Kitab Angger-Angger.
                Struktur dan sistem politik pemerintahan kesultanan
            mengalami perubahan besar pada waktu Sultan Hamengku
            Buwana IX naik takhta pada tahun 1940, yaitu ketika menggan-
            tikan kedudukan ayahnya karena meninggal dunia dan masa
            Pendudukan Jepang (1942-1945). Jabatan dan kedudukan feodal
            Patih dihapuskan, dan sejak itu sultan menangani secara lang-
            sung fungsi administrasi pemerintahan. la melakukan restruk-
            turisai organisasi pemerintahan Kraton, antara lain dengan mem-
            bagi urusan pemerintahan menjadi dua bidang, yaitu urusan
            pemerintahan dalam kraton dan luar kraton. Urusan pemerin-

            238
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264