Page 260 - Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern

Transformasi Masyarakat Indonesia...

tahan dalam kraton, disebut Parentah Ageng Kraton yang ber-
fungsi untuk mengkoordinasi semua lembaga urusan dalam kra-
ton yang secara operasional ditangani oleh Kawedanan Hageng
Punakawan dan Kawedanan Ageng. Keduanya langsung di bawah
pengawasan sultan. Demikian juga Sultan secara pribadi me-
mimpin lembaga pemerintahan luar kraton, yang dibagi atas
beberapa departemen yang disebut Paniradya Pati dan masing
masing dipimpin oleh seorang bupati. Daerah luar kraton dibagi
menjadi lima wilayah kabupaten, yang masing masing juga di-
pimpin oleh seorang bupati.
Perubahan mencapai puncaknya setelah masa kemerdekaan,
yaitu ketika Kesultanan Yogyakarta bergabung dan mengin-
tegrasikan diri ke dalam Negara Republik Indonesia pada 1945.
Sejak itu pemerintahan Kesultanan Yogyakarta diubah dan di-
akui menjadi daerah pemerintahan istimewa di dalam wilayah
Republik Indonesia yang disebut Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Sultan menjadi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak
itu Sultan melancarkan proses modernisasi atau pembaharuan
dalam pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk
mengawali sistem pemerintahan yang modern di tingkat desa,
Sultan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa (MPR
Desa), Dewan Perwakilan Rakyat Desa (DPR Desa) dan Pamong
Kelurahan. Di tingkat pemerintahan daerah kota. Sultan
mereorganisasi Rukun Tetangga dan Rukun Kampung sebagai ke-
satuan administrasi pemerintahan yang menggunakan pende-
katan swadaya masyarakat. Dalam struktur pemerintahan yang
baru itu Sultan Hamengku Buwana IX melanjutkan posisinya
sebagai kepala pemerintahan internal dalam kraton dan juga
sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Beberapa Segi Warisan Budaya: Sastra, Seni, Tradisi, dan
Pusaka Kraton

Sebagai pusat kebudayaan kraton Kesultanan Yogyakarta
juga memiliki warisan karya sastra yang cukup penting. Tradisi

239