Page 126 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

114 Tri Chandra Aprianto

Praktek penyerahan padi tersebut seluruhnya merupakan

jawab Kucho (kepala desa), baik itu penerimaan maupun
pengawasannya. Biasanya Kucho dibantu oleh salah seorang pamong
desa terutama eekretaris desa. Di bawah ini bagan mekanisme
penyerahan padi dari masyarakat hingga ke otoritas yang mewakili
pemerintah Jepang di Jawa.
Seluruh energi masyarakat perkebunan dikerahkan oleh

Pemerintah Jepang pada tanaman perang, sehingga berdampak

serius pada struktur masyarakat perkebunan Jaw Pengur

terhadap produksi tanaman perkebunan tidak saja memporak-
porandakan keterlibatan masyarakat perkebunan dalam tanaman
perkebunan. Masyarakat perkebunan juga mengalami kerugian
akibat pengerahan tanaman perang. Terlebih lagi keberadaan buruh
perkebunan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada
jalannya perusahaan harus menganggur. 54 Banyak pemukiman liar
nantinya di perkebunan yang kosong karena ditinggalkan pemilik
erfpacht di Sumatera Timur, dan ini menjadi persoalan serius pada
tahun-tahun berikutnya. 55

C. Situasi Perkebunan Masa Pendudukan Jepang

Semua kegiatan perekonomian dengan modal besar di
sektor perkebunan mengalami kemunduran dan berhenti pada
saat pendudukan tentara Jepang (1942). Sementara masyarakat
perkebunan menghadapi kembali pemaksaan untuk melakukan
pananaman tanaman tertentu.
Adanya pendudukan tentara Jepang, para pengusaha perkebunan
dari Belanda semakin banyak yang meninggalkan perusahaan
perkebunannya. Para pengusaha perkebunan tersebut pulang ke

54 Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol, hlm. 50.
55 Lihat juga Karl Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan
Melawan Petani (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).