Page 128 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

116 Tri Chandra Aprianto

membatasi tanaman perdagangan, hanya memproduksi tanaman

pangan dan tanaman y diwajibkan Pada ting
tertentu ini telah berlangsung pemisahan masyarakat perkebunan
dengan tanah dan semua proses usaha taninya.
Untuk memenuhi kebutuhan pakaian, maka akan segera
dibangun pabrik tekstil. Menurut Program Rencana Lima Tahun yang
ditangani oleh Djawa Menka Saibai Kyookai (Asosiasi Penanaman

Kapas Pulau Jaw y dipimpin oleh seor pakar kapas dari

Jepang Dr Ishikawa Tahehiko akan menanam kapas hingga tahun

1947 di areal seluas 180.000 hektar dengan harapan mencapai produksi
sampai 31.250 ton. Pada tahun 1943 pemerintah Jepang mendorong

tanaman kapas ar seluas 36.06 hektar Jaw Untuk daerah di

seluruh Karesidenan Besuki mencapai 9.606 hektar. 58
Jember juga merupakan salah satu wilayah yang dituju untuk
penanaman kapas tersebut. Sementara itu, pengadaan bibit tanaman
59
kapasnya didatangkan dari Sulawesi. Masyarakat di daerah Balung
60
dimobilisasi untuk terlibat aktif dalam penanaman kapas tersebut.
Tanah-tanah erfpacht milik NV. LMOD di Jenggawah yang awalnya
untuk budidaya tembakau berubah menjadi tanaman kapas. Begitu
pula, tanah erfpacht milik NV. LMOD verponding No. 414 dengan
luas tanah 354,825 ha di daerah Sukorejo juga ditanami kapas.
61
Tentara pendudukan tidak peduli lahan pertanian milik masyarakat
baik perkebunan, sawah basah maupun lahan kering juga diwajibkan
ditanami kapas. 62
Sejak tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang secara
resmi memaksa masyarakat untuk melakukan penanaman rami.

58 Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol, hlm. 29.

59 Bisuk Siahaan, Industrialisasi di Indonesia, hlm. 123.
60 Wawancara Nurawi, 10 Juli 2001.

61 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda. 2000.
62 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda. 2000.