Page 131 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 131

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan  119


                  Selain itu pada tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang juga
              menutup 4 pabrik gula di wilayah Karesidenan Besuki, yaitu: Jatiroto
              dan  Semboro  (Jember),  Prajekan  (Bondowoso),  dan  Asembagus
              (Situbondo). 68  Adanya  penutupan  pabrik  gula  sebanyak  itu, tidak
              saja mengganggu industri gula, tapi juga kehidupan perekonomian
              masyarakat  perkebunan  yang hidupnya   menggantungkan   pada
              perkebunan tebu. Begitu juga untuk hasil tanaman perkebunannya
              khususnya tembakau tidak lagi bisa diekspor ke luar negeri, mengingat
              situasi perkebunannya juga jalur perdagangannya rusak berat akibat
              perang. Sehingga  hasil produksi tanaman  tembakau  lebih  untuk
              pasar lokal dan langsung bisa digunakan oleh masyarakat. 69

                  Sementara untuk urusan penguasaan tanah-tanah perkebunan,

              penguasa  pendudukan  Jepang membentuk    Syriichi Kanri Kosha
              (Kantor  Urusan  Tanah  Partikelir). 70  Asumsinya  semua  tanah  di
              daerah pendudukan diurus oleh pemerintah langsung, tidak ada lagi
              tuan tanah yang menguasai lahan perkebunan. Tentu dengan adanya
              kantor yang mengurusi tanah tersebut, awalnya dirasakan sebagai
              tindakan membebaskan masyarakat perkebunan dari kuasa agraria
                                                  71
              sebelumnya. Tidak ada lagi tuan kebun,  namun dalam prakteknya,
              masyarakat  perkebunan  yang  menggarap  tanah-tanahnya  wajib
              membayar sewa tanah dan kerja rodi. Hasil pertanian harus dijual

              kepada  kumiyai, suatu  unit  usaha  bersama  yang menampung
              produksi dan  mendistribusikannya. Semua  penjualan  hasil bumi



              68  Seluruh Jawa ada 34 pabrik gula yang ditutup tahun 1943, kemudian
                  terdapat 14 pabrik gula menyusul pada tahun 1944. Laporan Djawatan
                  Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, Propinsi, hlm.
                  333.

              69  Bisuk Siahaan, Industrialisasi, hlm. 115.
              70  Mochammad Tauchid, Masalah Agraria; Sebagai Masalah Penghidupan
                  dan Kemakuran Rakyat Indonesia  (Jakarta: Yayasan  Bina  Desa, 2011),
                  hlm. 227.
              71   Untuk kebijakan politik agraria pada masa pemerintah Jepang dibahas
                  pada sub bab di bawah.
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136