Page 136 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

124 Tri Chandra Aprianto

transaksi untuk tanaman-tanaman yang sifatnya untuk pemenuhan
kebutuhan perang diatur langsung oleh pemerintah. Pada masa ini,
masyarakat perkebunan berada dalam struktur sosial yang sifatnya
hierarkhis sentralistik. Akan tetapi yang harus dicatat bahwa bentuk
struktur sosial yang hadir pada masa pendudukan Jepang begitu
ketat, karena Jepang di Indonesia hanya selama 3,5 tahun, sehinga
strukturnya masih mencerminkan militeristik.

Dalam hal permasalahan tanah, pemerintahan pendudukan
Jepang memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah

k Hindia Setelah seluruh wilayah
Belanda, pemerintah pendudukan Jepang menyiapkan seperangkat
kebijakan (Undang-Undang) yang mengatur mengenai keberadaan
tanah-tanah di negeri Hindia Belanda tersebut. Merujuk pada
penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2602 (1942) tentang

keberadaan tanah Jaw pemerintah J menyatakan
tegas:
… bahwa karena oeroesan tanah penting sekali dalam
kehidoepan masjarakat, tetapi di Indonesia ini tanah-tanah
sering sekali bertoekar-toekar orang yang mempoenjainya.

Teroetama tanah Djawa oeroesan tanah soedah
banjak sekali seloekbeloeknja, sehingga kesoekarannja
boekan boeatan dan tidak sedikit mendatangkan pengaroeh
jang boeroek. Oleh karena itoe perloe dipeladjari dengan

teristimewa untuk mengoebah keadaannja. 81

Bahkan secara spesiik pemerintah pendudukan J

menyiapkan seperangkat kebijakan yang mengatur keberadaan
tanah-tanah perkebunan (tanah-tanah hak erfpacht). Bagi
pemerintah pendudukan Jepang tanah-tanah perkebunan tersebut
harus diambilalih dan dikelola oleh pemerintah yang baru. Merujuk
pada Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2602
(1942), Pemerintah Jepang menyatakan:
81 Lihat Kan Po No. 2, 2602 (1942), hlm. 27.