Page 137 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 137
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 125
Sekalian tanah partikoelir mendjadi kepoenjaan Balatentara
D Nippon sedjak waktoe oendang-
berlakoe. Tetapi tanah partikoelir kepoenjaan bangsa
oentoek sementara waktoe keadaannja t
sebagai biasa. 82
Sementara untuk mengurus tanah-tanah perkebunan yang
telah diambilalih tersebut, pemerintah pendudukan Jepang telah
menyediakan satu institusinya. Adapun rujukan mereka adalah
seperangkat kebijakan untuk intitusi tersebut, sebagaimana
termaktub dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang tersebut
mengatur bahwa:
Oentoek mengoeroes tanah-tanah jang berhoeboeng dengan
tanah partikoelir dibentoek Badan Pengoeroes Tanah Partikoelir.
Badan Pengoeroes Tanah Partikoelir itoe mengoeroes segala
keperloean dan pekerdjaan jang berhoeboeng dengan hal
menerima dan mengoeroes tanah-tanah jang soedah dioebah
mendjadi tanah negeri menoeroet pasal 1. 83
Institusi tersebut berupa satu badan yang mengurus tanah-tanah
partikelir. Badan tersebut berupa Kantor Urusan Tanah Partikelir
(Syriichi Kanri Kosha). Tugasnya diatur dalam “Osamu Seirei”
Nomor 2 Tahun 2603 (1943) tentang. Dalam bagian I aturan umum
Pasal 1 Nomor 2 Osamu Seirei itu diatur bahwa Syriichi Kanri Kosha
gunanya untuk mengawasi tanah partikelir yang dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 17 tahun 2602 dan menambah kemakmuran
penduduk tanah partikelir serta pula mengurus pekerjaan yang perlu
berhubungan dengan penghapusan tanah partikelir. Setidaknya ada
empat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Syriichi Kanri Kosha (i)
:
mengurus tanah partikelir; (ii) menyelesaikan utang piutang tanah
partikelir dahulu yang timbul karena mengurus tanah partikelir; (iii)
mengadakan dan mengawasi bangunan-bangunan umum di tanah
82 Lihat Kan Po No. 2, 2602 (1942), hlm. 27.
83 Lihat Kan Po No. 2, 2602 (1942), hlm. 27.
