Page 138 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

126 Tri Chandra Aprianto

partikelir; (iv) mengukur tanah partikelir dan segala pekerjaan lain
yang perlu terkait dengan menghapuskan tanah partikelir. 84
Terdapatnya seperangkat kebijakan politik dari pemerintah
pendudukan Jepang atas keberadaan tanah-tanah bekas perkebunan
ini, pada awalnya juga mampu menarik simpati masyarakat
perkebunan. Masyarakat perkebunan merasa akan lepas dari aturan
hak erfpacht karena dihapuskannya hak istimewa tersebut. Namun

perjalanan selanjutnya, dengan dihapusnya keberadaan status tanah
yang sebelumnya berada di tangan para tuan tanah tersebut oleh
pemerintah Jepang, ternyata tidak memberi pengaruh yang lebih

baik masyarakat perk Kalau sebelumnya kew

masyarakat perkebunan diberikan kepada para pemilik hak erfpacht,
pada periode ini kewajiban diberikan kepada pemerintah Jepang.
Urusan tanah-tanah perkebunan diurus dengan cara baru. Cara
barunya adalah dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian yang
terjadi sebenarnya adalah pergeseran rezim agraria, tanpa merubah

struktur agraria. Hal itu bisa ditelusuri pada penjelasan Undang-
undang Nomor 17 tahun 2602 (1942) yang menyatakan:
Pada waktoe ini toean-toean mesti djoega melakoekan
sekalian kewadjiban toean, seperti membayar sewa tanah
ataoe melakoekan pekerdjaan rodi ataoe kerdja paksa. Tjoema
sadja sekalian kewadjiban jang mesti dilakoekan itoe boekan
boeat toean tanah jang dahoeloe, tetapi oentoek pemerintahan
Dai Nippon. Sekarang hendaklah toean-toean ma’loem

bahwa sekar tanah-tanah partikoelir dioer
menoeroet dasar jang baroe. Baik toean tanah maoepoen
rakjat jang mendiami tanah itoe hendaklah bekerdja
boeat pemerintah Balatentara, dan beroesaha melakoekan
pekerdjaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. 85

84 Lihat Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang
Berpotensi Konlik (Kanisius, Yogyakarta, 2001), hlm. 53. Bandingkan
dengan Kan Po No.12, 2603 (1943), hlm. 3.
85 Lihat Kan Po No. 2, 2602 (1942), hlm. 27.