Page 140 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

128 Tri Chandra Aprianto

sebenarnya adalah permainan dari pemerintah kolonial, walaupun
menggunakan pengusaha swasta untuk menghadirkan struktur
agraria baru di wilayah perkebunan.
Pada periode ini kuasa agrarianya menjadi sangat menyempit
dan berpokok semata-mata pada penyelenggara negara. Tidak
ada kekuatan borjuis mandiri yang digunakan untuk memainkan
kuasa agraria seperti sebelumnya. Penyempitan sampai pada batas-

batas lahan yang tersedia, pengurangan jenis tanaman perkebunan
(namun ditambah tanaman spesiik untuk kepentingan politik

perang), pengurangan produksi tanaman perkebunan, serta secara
otomatis pula meruntuhkan hubungan sistem ekonomi kolonial.
Peranan penyelenggara negara sangat dominan, karena betul-betul
menjalankan kepentingan negara untuk ekonomi perang.
Oleh sebab itu, dalam periode ini perkebunan menjadi ranah
yang diperebutkan oleh berbagai kepentingan yang berbeda dengan
sebelumnya, yang hanya berpusat pada masyarakat perkebungan

dengan pihak perusahaan perkebunan. Periode ini hadir suatu
kekuatan politik baru dengan unsur pemaksanya yang dalam

waktu sekejap mampu memporak-porandakan struktur agr

sebelumny Struktur agraria sebelumnya khususnya wilay
perkebunan hanya terdapat campur tangan pihak sw

pada periode ini keterlibatan penyelenggara negara langsung
dalam menangani lahan-lahan perkebunan. Penyelenggara negara
melakukan intervensi secara langsung dalam proses produksinya dan
menentukan semua prosesnya. Keterlibatan masyarakat perkebunan
dalam proses produksi tidak lagi berhadapan dengan administratur
perusahaan, tapi langsung dengan kepanjangan tangan negara.
Apakah ini menjadi lebih mudah bagi masyarakat perkebunan
untuk melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria
y lebih Karena masyarakat perkebunan

“berkomunikasi” dengan pihak penyelenggara negara dalam
pengelolaan sumber-sumber agraria di perkebunan. Pada masa