Page 20 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

8 Tri Chandra Aprianto

terjadi di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Begitu mengalami
kalah perang, Jepang dipaksa untuk melaksanakan reforma agraria
dimana inisiatif dan pelaksanaannya di bawah komando Jendral
Douglas Mac Arthur (1880-1964). 22 Kendati begitu pelaksanaan di
Jepang (1948-1951) telah berhasil meredistribusikan 41 persen dari
seluruh lahan tanaman kepada 81 persen dari jumlah keluarga

y tidak Sementara untuk Taiwan dan Kor

Selatan pelaksanaannya didukung oleh lembaga-lembaga keuangan
internasional, International Monetary Fund (IMF) yang sengaja
mendukung negara-negara non-komunis. Taiwan didukung dalam
23
rangka oposisi dengan kekuatan pemerintah Republik Rakyat Cina
(RRC), sementara Korea Selatan pelaksanaannya berposisi kontra

dengan Korea Utar Pelaksanaan Taiwan (19 telah ber

meredistribusi 44 persen dari lahan tanaman kepada kira-kira hampir
mencapai 95 persen dari jumlah keluarga yang tidak memiliki lahan
dan Korea Selatan (1950) telah berhasil meredistribusi 44 persen dari
lahan yang ada kepada 64 persen jumlah keluarga petani. 24
Strategi pelaksanaan yang lain yaitu yang dilakukan pemerintah
yang sedang berkuasa menjalankan reforma agraria dalam rangka
memperkuat posisinya dan mereka mendapat bantuan dari

golongan dan ditujukan melawan keberadaan kelas

tanah seperti yang terjadi di Filipina. Hal itu dipilih oleh Filipina
karena para tuan tanah di Filipina memiliki tanah yang sangat
luas, cenderung seperti perkebunan besar atau latifundia seperti
22 Ia adalah Kepala Staf Angkatan Darat AS pada tahun 1930-an dan
kemudian berperan penting dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1945-
51 menjadi komandan pendudukan di Jepang dan dianggap berjasa
menerapkan berbagai perubahan demokratis.
23 Lihat Wolf Ladejensky, ‘Too Late to Save Asia?’ in L. Walansky (ed),
Land Reform as Uninished Business: Selected Papers of Wolf Ladejensky
(Washington: The World Bank, 1977).
24 Lihat pada R.L. Prosterman and J.M. Riedinger, Land Reform and
Democratic Development (Baltimore and London: The Johns Hopkins
University Press, 1987).