Page 22 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 22

10    Tri Chandra Aprianto


            selama  kurun  waktu  1942-74.  Dalam  sejarahnya,  masyarakat
            perkebunan  merasa  berada  dalam  ketidakadilan  struktur  agraria


            y  melingkupiny  sehingga melahirkan perlawanan-perlawanan
                                                     28
            seperti yang telah digambarkan sekilas di atas.  Setidaknya struktur
            agraria kolonial yang berwujud dalam sistem ekonomi perkebunan
            telah  menggerogoti nilai-nilai tradisional yang diyakini masyarakat,
            menghancurkan   nilai-nilai hierarkhi sosial, dan  mereorganisasi
            berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan memberi beban nilai-
            nilai baru, yaitu keuntungan. Ketidakadilan agraria yang melahirkan
            nilai-nilai itu  semua  yang ingin  ditata-ulang. Terlebih  lagi struktur




            agrariay    sistem ekono  perkebunan sangat tergantung
            pada  keberadaan  modal dan  pasar  di seberang lautan. Manakala
            berlangsung krisis  di seberang lautan, tentu  saja  struktur  ekonomi



            perkebunan y    bawah terkena dampak p  berat.

                Ketika krisis ekonomi pada tahun 1930-an menghantam, sistem
            ekonomi perkebunan   menjadi macet, 29  tanah-tanah  perkebunan
            terbengkalai dan  mengalami beberapa  penurunan, seperti produk
                                                                        32
            tanaman  perkebunan, 30  ekspor, 31  hingga  pendapatan  pemerintah.
            Persoalan ini akan penulis jelaskan lebih detail dalam bab 3. Situasi
            tersebut  merupakan  kesempatan  politik  bagi partisipasi politik
            masyarakat perkebunan untuk mulai menata ulang struktur agraria,

            dimana mereka mulai berada dalam situasi tanpa tuan kebun. Sistem
            ekonomi perkebunan menjadi semakin tidak berarti manakala hadir
            tentara pendudukan Jepang (1942-45). Pemerintah Jepang merubah



            28  Lihat pada catatan kaki nomor 11, 12, 13, dan 14.
            29  Lihat Karl J Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan
                Petani (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).
            30  Slamet  Djojosoediro, Pertembakauan di Indonesia (Surabaja: Resmi,
                1967), hlm. 111-2.
            31   Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan, hlm. 110-11.

            32  J.S.  Furnivall, Netherlands  Indies:  A  Study  of  Plural  Economy
                (Cambridge: University Press, 1944), hlm. 442.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27