Page 27 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 15

Pada saat itu kekuatan militer Indonesia sudah mulai memainkan
imajinasi ekonomi dan politik dalam rangka masuk dan menguasai
sistem ekonomi perkebunan. Akibat peranan militer yang begitu
dominan pasca pengambilalihan berdampak pada penguatan
peranan ekonomi negara. 44
Selanjutnya pada periode 1960-66, partisipasi masyarakat
perkebunan dalam upaya penataan ulang atas sumber-sumber

agraria di Indonesia menemukan basis legitimasi hukumnya dengan
hadirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960.
Segera setelah itu dengan gegap gempita semua kekuatan masyarakat
45
perkebunan mendesakkan pelaksanan agenda landreform.
Landreform bukanlah wacana yang bermakna tunggal. Begitu juga
dengan para aktornya yang memberi makna dan memperebutkan

wacana t Termasuk dalam praksis politikny masing-

kelompok berupaya makna atas wacana t
Bahkan ada yang memberi makna harus segera dilaksanakan
karena pelaksanaan oleh birokrasi pemerintah berjalan lambat dan
ditambah penyediaan data subjek penerima manfaat dan objek tanah
tidak memadai. Pada level tertentu terdapat praksis politik lain
yang menghambat jalannya landreform di Indonesia. Oleh sebab
itu berlakulah aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI dan berbagai
or y ber kepadany hingga akhirnya melahir

konlik-konlik daerah pedesaan dan perk Akibat adany

banyak k akhirnya program y bersifat populis t

tidak berjalan mulus.
Konlik berdarah tidak terhindarkan, hingga akhirnya terjadilah
tragedi kemanusiaan 1965-66. Sejak saat itulah gagasan reforma
44 Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia
(Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 103.
45 Termasuk ada seorang Panglima TNI yang menuliskan soal pentingnya
agenda reforma agraria di Indonesia, lihat Kol. Soeharjo, Tanah, Rakjat,
dan Tentara, (Jakarta: Pentja, 1962).