Page 25 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 13

luas dibagikan kepada para penggarap, petani kecil, dan buruh tani.
Adapun pemiliknya mendapat ganti rugi yang diberikan pemerintah
dalam bentuk uang bulanan. Kemudian pada tahun 1948 diterapkan
UU Darurat No. 13 tahun 1948 yang menetapkan semua tanah
yang sebelumnya dikuasai oleh 40 perusahaan gula di Kesultanan
Yogyakarta dan Surakarta disediakan untuk petani Indonesia. 38
Kendati begitu, terdapat juga beragam praktek politik yang

menghambat upaya penataan ulang sumber-sumber agraria,

karena wacana tersebut tidak berada dalam ranah k

dan agency yang bebas. Hambatan tersebut salah satunya hadir
dengan adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang isinya harus
mengembalikan semua aset milik pemerintah kolonial, termasuk
perkebunan. Pasca KMB berkembang anggapan kalau pemerintah
lebih mementingkan kekuatan modal asing. Sementara dalam
perspektif pemerintah sendiri harus menghormati keputusan KMB
karena merupakan hasil keputusan internasional. Semua inisiatif dan
Aktivitas masyarakat perkebunan di tanah-tanah perkebunan harus
dihentikan. Segera pemerintah membentuk Panitia Pengembalian
Perusahaan Perkebunan Milik Asing. 39 Pengembalian ini lebih
difokuskan pada perkebunan pegunungan, karena perkebunan
tanah datar dengan perusahaannya telah lebih dulu diserahkan pada
pemilik awalnya. 40

38 Lihat Selo Soemardjan, ‘Land Reform in Indonesia’, Asian Survey, I, No.
12, (1962), hlm. 23-30.
39 Di Jawa Timur terdapat 264 perusahaan perkebunan yang harus
dikembalikan kepada pihak asing. Sampai dengan tahun 1952 sebanyak
153 perkebunan telah kembali menjadi milik asing. Sementara terdapat
40 perkebunan yang baru mendapat ijin sehingga belum bisa diambil,
sedangkan 71 perkebunan sisanya belum mendapat ijin untuk diambil
kembali. Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi
Djawa Timur, Propinsi, hlm. 330-40.
40 Di wilayah Karesidenan Besuki terdapat 128 perkebunan yang sudah
dikembalikan ke pihak asing. Ironisnya pengembalian tersebut tanpa
syarat apapun. Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia
Propinsi Djawa Timur, Propinsi, hlm. 425-6.