Page 26 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 26

14    Tri Chandra Aprianto


                Terdapat  beberapa  perkebunan  di Jember  beralih  tangan
            kembali ke  perusahaan  perkebunan  yang kantor  direksinya  di
            Belanda, seperti perkebunan  yang terletak  di Gunung Majang,


                Bajing  Pasewar  Mang  Penataran dan
            sebagainya. 41  Untuk  perusahaan  perkebunan  yang sudah  tidak
            digarap  lagi oleh  pengusahanya, Sarbupri mengeluarkan   tiga
            tuntutan: (i) bagi perusahaan yang sudah tidak dapat menghasilkan
            harus  dinasionalisasi dan  diupayakan  oleh  Pemerintah  Pusat,
            atau  Pemerintah  Daerah  (Provinsi atau  Kabupaten), atau  bahkan
            diupayakan  oleh  desa-desa  di sekitar  perusahaan  perkebunan; (ii)
            perkebunan  yang sudah  rusak  pemerintah  harus  menjadikannya
            sebagai tanah  desa  dan  dibagi-bagikan  kepada  rakyat; (iii)
            pencabutan hak erfpacht. 42

                Kendati begitu, partisipasi masyarakat perkebunan dalam upaya
            melakukan  perombakan  struktur  agraria  di  wilayah  perkebunan
            tidak lantas surut. Partisipasi tersebut menemukan momentumnya
            manakala  pemerintah  pusat  ingin  menasionalisasi semua  asset
            kolonial sebagai tindakan balasan atas lambatnya pengembalian Irian
            Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Puncaknya, masyarakat perkebunan
            berbondong-bondong melakukan     demonstrasi didukung oleh
            kekuatan  militer  penuh  untuk  mengambil alih  semua  perusahan

                                       43
            dan  lahan-lahan  perkebunan.   L  wacana penga
            ini tidak  berada  dalam  ranah  yang bebas  nilai, karena  imajinasi
            masyarakat perkebunan berbeda dengan imajinasi kekuatan militer.


            41  Wawancara dengan Jacob Vredenbregt, Jakarta, 18 September 2004.
            42  Warta Sarbupri. Maret  1953 No. I. Tahun  ke  IV, (Jakarta: Sekretariat
                DPP Sarbupri Jakarta), hlm 10.
            43  Mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  nasionalisasi
                perusahaan  perkebunan  tahun  1957-1958 untuk  lebih  detailnya  lihat
                Tri Chandra  Aprianto, ‘Nasionalisasi Perusahaan  Perkebunan  dalam




                Tr  Ketatanegaraan Indonesia (Jember 1900-1960)’  dalam T
                Abdullah dan Sukri Abdurahman (eds), Indonesia Across Orders: Arus
                Bawah Sejarah Bangsa 1930-1960 (Jakarta: LIPI Press, 2011), hlm. 167-
                200
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31