Page 24 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

12 Tri Chandra Aprianto

sewa jangka panjang. 34 Masyarakat perkebunan juga mulai ikut
dalam pendidikan yang dilakukan oleh berbagai organisasi rakyat

perlawanan tersebut. 35 Sementara prakarsa ketiga adalah inisiatif
pemerintah, dimana telah melakukan serangkaian kegiatan dan
melahirkan kebijakan dalam rangka penataan ulang sumber-sumber
agraria dari kolonial ke nasional.
Pada periode yang sama, berbagai inisiatif tersebut juga

melakukan eksperimentasi guna pengelolaan sistem ekonomi
perkebunan pasca kolonial. Eksperimentasi tersebut berupa
kerjasama antara masyarakat perkebunan dengan pemerintah
dalam rangka budidaya tanaman perkebunan (tembakau, kopi,
kakao, karet, tebu, dan lain-lain). Pengelolaannya menggunakan
sistem maro, bagi hasil dibagi dua, sebuah sistem yang dianggap
sebagai jalan tengah dari masalah kepemilikan lahan perkebunan
yang merupakan milik masyarakat. Untuk tata kelola perusahaan
perkebunan juga mulai dirumuskan kerja sama antara penyelenggara
perkebunan dan industri perkebunan antara masyarakat perkebunan
yang diwakili organisasi buruh perkebunan dan buruh industri
perkebunan dengan pihak badan yang mewakili pemerintah. 36

Di samping itu ditingkatan pemerintahan, juga dilakukan
upaya untuk mengganti kebijakan dari politik agraria kolonial ke

politik agraria H itu diaw dengan langkah perc
land reform (1946), yakni adanya upaya menghapus lembaga desa
37
perdikan. Melalui UU No. 13 tahun 1946, setengah tanah yang relatif
34 Karl J Pelzer, Sengketa Agraria, hlm. 44 dan 219.
35 Arsip KITLV Leiden, Moch. Tauhid, Mentjapai Kemakmoeran

(Jogjakarta, 1947), Seksi BTI archive.
36 Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa
Timur, Propinsi Jawa Timur (Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950), hlm.
328-9.
37 Suatu desa yang merdeka dari kewajiban bayar pajak dan tugas-tugas
lainnya terhadap struktur yang lebih tinggi di atasnya.