Page 39 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 39

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan  27


              menjelaskan bagaimana kehadirian dan perkembangan suatu wilayah
              Keresidenan Besuki, Jawa Timur. Daerah tersebut meliputi Panarukan,
              Bondowoso, Jember dan Banyuwangi. Kehadiran dan perkembangan
              suatu  wilayah  sangat  terkait  dengan  pertumbuhan  populasi
              masyarakatnya.  Di  wilayah  ini,  menurut  penjelasan  Nawiyanto
              terkait  dengan  faktor  alamiah  dan  migrasi. Perkembangan  semakin
              pesat  dikarenakan  adanya  pembangunan  infrastruktur  berupa  jalur
              rel kereta  api, yang itu  berimplikasi pada  percepatan  pertumbuhan
              ekonomi masyarakat, khususnya   pertanian  masyarakat  maupun
              perusahaan  perkebunan. Tulisan  dalam  buku  ini sangat  membantu
              kajian  penulis  guna  menjelaskan  kehadiran  dan  pertumbuhannya

              suatu wilayah tertentu.


              C. Mendekatkan Landreform

                  Sebagaimana  disebutkan  di atas, kajian  yang membicarakan
              landreform  atau  reforma  agraria  atau  penataan  ulang sumber-






              sumber agraria y  lebih     wilayah perkebunan masih jar
              sekali. Terlebih  lagi ini menyangkut  sektor  ekonomi yang luas,
              dimana peranan ”negara” ada di dalamnya. Dalam perjalanan sejarah
              Indonesia, perkebunan  bekas  erfpacht   masa  kolonial pada  masa
                                                  71
                                                                 72
              kemerdekaan  menjadi perkebunan-perkebunan  negara.  Tentu ini
              tidak  mudah  untuk  negara  pasca  kolonial seperti Indonesia, pada
              71   Berdasar pasal 720 Burgelijk Wetboek (BW) maka erfpacht adalah suatu
                  hak  perbendaan  untuk  menarik  penghasilan  seluas-luasnya  untuk



                  waktu lama dar    tanah y    eigendom           orang lain,




                  dengan kewajiban membayar sejumlah   atau penghasilan


                  tahun yang dinakan pacht atau conon. Akan tetapi untuk kasus negeri
                  jajahan erfpacht dalam prakteknya tidak merujuk pada BW, melainkan
                  adalah  suatu  konsesi untuk  eksploitasi tanah, karenanya  tidak  perlu
                  berdasar  pada  hak  eigendom. Cornelis  van  Vollenhoven, Orang
                  Indonesia dan Tanahnya (Yogyakarta: STPN Press, 2013), hlm. 123.
              72  Untuk perubahan struktur perkebunan dari nama-nama asing menjadi
                  nama  perusahan  perkebunan  negara, lihat  Departemen  Pertanian
                  Badan Khusus PNP, Perkembangan 5 Tahun P.N. Perkebunan 1968-1972
                  (Jakarta: Departemen Pertanian, 1973), hlm. 13.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44