Page 30 - SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP IMPREALISME DAN KOLOLISME DI DAERAH SULAWESI TENGGARA

Hindia Belanda. Apalagi kalau kedudukan raja itu merupakan
hadiah dari Pemerintah Belanda, maka secara politis raja itu
harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada tuan yang telah
mengangkatnya. Tidak kurang raja yang terpaksa
mengorbankan rakyat dan daerahnya demi keselamatan
hidup dan kekuasaannya.

Raja sama raja diadu dan di atas kehancuran mereka
Belanda menegakkan kekuasaannya. Politik Devide et impera
merupakan salah satu senjata yang ampuh dalam mengobrak-
abrik kesatuan dan persatuan mereka. Usaha Belanda
menjalin kerja sama dengan raja-raja di Indonesia, hanya
merupakan suatu taktik dalam mempelajari kelemahan
pada raja yang berkuasa, perjanjian persahabatan antara raja
dan Pemerintah Belanda dibuat dengan tujuan mengambil
peluang yang baik untuk maksud penguasaannya. Setiap
keresahan dalam masyarakat pribumi dijadikan awal
penanaman kekuasaan Belanda.
Di Kerajaan Buton, dengan mangkatnya Sultan Muh.
Umar Maimuddin pada tahun 1904, suhu politik dalam
kerajaan menunjukkan grafik yang tinggi. Keadaan itu meru-
pakan kesempatan yang baik bagi Belanda untuk meniupkan
politik devide et impera. Meskipun Sultan Muh. Umar telah
mengikat janji dengan Pemerintah Belanda, namun pada masa
kekuasaannya Belanda masih ragu mencetuskan ide politik-
nya, sebab Sultan Muh. Umar terkenal sebagai salah seorang
raja perkasa yang didukung oleh segenap rakyatnya.
Korte Verklaring yang tefah ditandatangani bersama
oleh Sultan Muh. Umar dengan Pemerintah Belanda pada
tahun 1887 berisi pernyataan bahwa wilayah Kerajaan Buton
adalah bagian dari wilayah kekuasaan Pemerintah Belanda.
Muh. Umar sebagai Sultan Buton diberikan kewenangan
untuk mengurus rumah tangga kerajaannya serta menjalankan
pemerintahan atas kuasa Pemerintah Belanda.
Dengan mangkatnya Sultan Muh. Umar pada tahun
1904, maka dilantiklah Muh. Asikin Adil Rahiym sebagai
Sultan yang baru menggantikan almarhum Sultan Muh.
Umar.

21