Page 18 - MATERI WEDA

hukum alam dan hukum bangsa-bangsa ”manusia”. Hukum alam inilah yang
disebut dengan Rta, sedangkan hukum bangsa atau kelompok manusia disebut
dengan nama Dharma yang bentuknya berbeda-beda menurut tempat
setempat. Oleh karena itu istilah dharma sebagai hukum tidak sama bentuknya
di semua tempat melainkan dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang
berlaku setempat.
Adapun ajaran hukum abadi ”Rta” dalam sejarah perkembangan agama Hindu
itu tumbuh sebagai landasan idiil mengenai bentuk-bentuk hukum yang ingin
diterapkan dalam mengatur masyarakat di dunia ini yang kemudian dikenal
dengan ajaran dharma. Dalam perkembangan ajaran dharma itu, kemudian
dharma dianggap bersumber pada Weda, Smrti, Sila, Acara dan Atmanastusti.
Sedangkan Rta berkembang menjadi bentuk kepercayaan akan adanya nasib
yang ditentukan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Ajaran Rta dan Dharma
inilah yang menjadi landasan ajaran karma dan karma pahala. Rta mengatur
sebab dan akibat dari pada tingkah laku manusia sebagai satu kekuatan yang
tampak oleh manusia. Rta sebagai hukum hanya dapat dilihat berdasarkan
keyakinan akan adanya kebenaran. Dengan adanya keyakinan akan kebenaran
itu, Rta dapat dihayati sehingga dengan penghayatan itu akan terciptalah
keyakinan akan adanya Rta dan Dharma sebagai salah satu unsur dalam
keyakinan agama Hindu. Rta dan Dharma mencakup pengertian yang sangat
luas, meliputi pengertian hukum abadi, sebagai ajaran kesusilaan, mengandung
ajaran estetika dan mencakup pengertian hukum sosial. Oleh karena itu Rta
selalu menjadi dasar pemikiran yang idiil dan sangat diharapkan akan dapat
diwujudkan dalam kehidupan di dunia ini.
Di dalam Kitab Suci Weda kita sering menjumpai beberapa istilah yang
dipergunakan untuk menyebutkan istilah hukum yang abadi, seperti Rta, Wrata
dan dharman, disamping kebiasaan-kebiasaan abadi yang juga merupakan
hukum yang bersumber pada Weda yaitu dharma atau dharman. Menurut
sistem hukum Hindu, para penulis hukum Hindu menyimpulkan bahwa ada
empat macam masalah yang mencakup hukum itu, antara lain:

1. Mengenai kekuasaan atau kompetensi hukum dan kebiasaan.
2. Mengenai asal-usul tertib sosial.

3. Mengenai wewenang penguasa yang berkuasa yang juga menyangkut
kompetensi relatif.
4. Mengenai kedudukan penguasa rohani dan hubungannya dengan penguasa
negara dengan menonjolkan sifat-sifat imunitas kedua jenis penguasa itu,
yaitu Brahmana dan Raja atau Presiden sebagai kepala negara.

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 18