Page 126 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 126

Hal  yang  lebih  menggelikan   lagi  adalah,  yang  berkumpul
              untuk   membicarakan     sesuatu   itu  bukan  hanya   para  kepala
              sekolah  saja,  tapi  para  istri  kepala  sekolah  pun  membentuk
              p e r k u m p u l a n  yang  disebut  I3KS  (Ikatan  Istri-istri  Kepala
              Sekolah).  Kita  tidak  tahu,  apa  yang  dibicarakan  oleh  I3KS  bila
              bertemu. Tapi  munculnya    perkumpulan emacam        itu  mengesan-
                                                         s
              kan  bahwa   para  kepala  sekolah  sepertinya   ingin  membangun
              suatu  kerajaan  (atau  mafia?)  baru,  sehingga  perlu  ditopang  oleh
              para  istri  mereka agar menjadi  lebih  kuat.  Yang terbayang  dalam
              benak  penulis  dengan   adanya  I3KS  itu  adalah  seperti  perkum-
              pulan  para  pengurus  Dharma    Wanita  di  instansi-instansi  peme-
              rintah  pada  masa  Orde  Baru, yang setiap  kali  berkumpul  sesung-
              guhnya   alokasi  waktunya    untuk  merumpi    atau  saling  pamer
              kekayaan   lebih  besar  dibanding  dengan  peningkatan    kapasitas
                           J
              pribadinya. angan-jangan,    dorongan   agar  setiap  kepala  sekolah
              baru  membeli   mobil  baru  itu  tidak  lepas  dari  gesekan  istrinya
              ketika  bergabung   bersama   istri-istri  kepala  sekolah  yang  lain.



              2.  Bubarkan     Pengawasan

                   Sedangkan    gugatan  terhadap   keberadaan    pengawas   yang
              dulu  bercokol  di  Kantor  Wilayah  Departemen    Pendidikan    dan
              Kebudayaan    (Kanwil   P  dan  K)  serta  Dinas  Pendidikan  (untuk
              SD),  tapi  sekarang  berada  di  bawah  Dinas  Pendidikan  kabupa-
              ten/kota,  dilakukan  karena  institusi  pengawas  itu  dinilai sebagai
              bentuk  perpanjangan    tangan  Departemen    Pendidikan   Nasional
                                  j
              guna  mengontrol alannya      pendidikan   di  lapangan,   termasuk
              para  kepala  sekolah  dan  guru.  Pascareformasi,  keberadaan  insti-
              tusi  pengawas  itu  masih  dipertahankan,  dan  masih  menjalankan
              peran  maupun   fungsi-fungsi  yang ama    dengan  masa  Orde Baru
                                                   s
              dulu.
                   Pada  tingkat  praktik,  tidak  ada  perubahan  sama  sekali  me-
              ngenai  apa  yang dilakukan  oleh  pengawas   pada  masa  Orde  baru
              dengan  masa   reformasi.  Kesaksian  semacam   itu  tidak  hanya  di-
              berikan  oleh  satu-dua  guru  saja,  tapi  hampir  semua  guru  yang
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131