Page 133 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

Mubazir, Menggaji Guru Tinggi

K abar gembira untuk para guru negeri maupun swasta.

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional
(DPN), mulai 2001, akan menaikkan tunjangan fungsional guru
hingga rata-rata menjadi di atas Rp 200.000, dan akan mem-
berikan tunjangan kepada guru swasta sebesar Rp 75.000 untuk
tingkat SD-SMTA dan Rp 50.000 untuk guru TK (Kompas, 19/
12/2001). Khusus bagi guru-guru swasta, ini sungguh baru berita,
sebab setelah lebih dari lima puluh tahun turut mencerdaskan
bangsa, baru sekarang nasibnya diperhatikan. Selama ini, mereka
menjadi bagian dari aparatus negara, tapi nasibnya disuruh
J
mengurus sendiri. Orang awa bilang, pemerintah itu urik alias
curang.
Belajar dari kasus penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial
(JPS) dan bantuan-bantuan lain yang sering tidak sampai ke sasar-
an, penulis ingin memberikan catatan. Yaitu, penyaluran dana
tunjangan itu sebaiknya menggunakan mekanisme yang selama
ini dibangun antara sekolah swasta dengan DPN lewat Kanwil/
Kandep. Mekanisme itu adalah bahwa setiap tahun sekolah
swasta selalu dimintai data tentang perkembangan sekolah, ter-
j
j
masuk soal umlah guru. Jadi, penentuan umlah guru swasta
yang perlu mendapat tunjangan itu berdasarkan data dari seko-
lah. Bila data itu tidak tersedia di Kanwil atau Kandep (keduanya