Page 137 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 137

j
                    Demikian   pula,  tanggung awab     pemerintah   terhadap  anak
               yang  bersekolah   di  sekolah-sekolah  negeri  perlu  ditingkatkan,
               melalui  pemberian   honor   yang  cukup  kepada   para  guru  hono-
               rer.  Selama  ini,  para  guru  honorer  di  sekolah-sekolah  negeri
               menerima    gaji  sesuai  dengan  kerelaan  kepala  sekolah   karena
               memang    belum  ada  standar  minimal  gaji  guru  honorer.  Bahkan,
               mendapat jatah   mengajar atau   tidak  pun  sangat tergantung  pada
               belas  kasih  kepala sekolah.  Pemberian  honor yang rendah  kepada
               para  guru  honorer   di  sekolah-sekolah  negeri  sama  saja  meng-
               eksploitasi  tenaga  para  guru  honorer.  Itu  cermin  dari  pemerintah
               yang  lepas  tanggung   jawab.

                    Agar   tunjangan  untuk  guru-guru   swasta   itu  tidak  disunat
               oleh  pihak  mana  pun,  termasuk  birokrasi  pendidikan  dan  yaya-
               san,  maka  lebih  baik  penyalurannya   melalui  rekening  di  bank,
               sehingga   tidak  ada  alasan  untuk  memotong   uang  administrasi.
                                                              s
               Selama  ini,  penyaluran  bantuan-bantuan   ke ekolah/guru     selalu
               mendapat    potongan    administratif  dari  birokrasi  pendidikan
               yang  mengurusinya.   Bila  tidak  mau  dipotong, biasanya pencairan
               bantuan   dipersulit  atau  pada  masa  mendatang   tidak  mendapat
               kesempatan    memperoleh    bantuan   lagi.  Jadi,  bantuan  hanya  di-
               berikan  kepada  sekolah-sekolah   yang  bisa  tunduk  pada  kemau-
               an  birokrasi  pendidikan.

                    Agar  tidak  menimbulkan    kecemburuan     sosial  dengan  para
               tenaga  nonedukatif,   maka   pemberian   tunjangan   kepada   guru-
               guru  swasta  itu  perlu  diikuti  dengan  peningkatan  kesejahteraan
               para  tenaga  nonedukatif.  Tapi  peningkatan  kesejahteraan  tenaga
               nonedukatif   itu  dapat  diserahkan  kepada   penyelenggara   seko-
               lah.  Asumsinya,  dengan adanya    tunjangan  bagi  guru-guru  hono-
               rer  swasta,  maka  beban  yayasan   untuk  memikirkan    kesejahte-
               raan  gurunya  menjadi  lebih  ringan, sehingga  sebagian  dana  yang
               dimilikinya  bisa  dialokasikan  untuk  kenaikan   gaji  tenaga  non-
               edukatif.  Sedangkan   kesejahteraan  tenaga  noneduaktif   di  seko-
               lah-sekolah negeri  yang belum   diangkat  menjadi  PNS hendaknya
                                   j
               menjadi   tanggung awab     sekolah.  Uang  operasional  di  sekolah-
               sekolah  negeri  sebetulnya  cukup   besar,  karena  uang  BP3  yang
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142