Page 294 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran
Negara tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 550).
Berdasarkan dokumen resmi tersebut, kita dapat mem-
pelajari seluruh pemikiran sekaligus praktik pendidikan di
Indonesia, terutama sampai berakhirnya masa Demokrasi Ter-
pimpin.

Secara umum dapat diberikan pandangan bahwa bunyi un-
dang-undang tersebut sangat singkat, dan hanya mengatur hal
yang pokok-pokok. Total hanya 17 bab dan 30 pasal, termasuk
satu bab dan dua pasal penutup, dibanding UU No.2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( U U S P N ) yang
mencapai 20 bab dan 59 pasal.

Apa yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1950 itu hanyalah
hal-hal pokok saja, yaitu mengenai tujuan pendidikan dan peng-
ajaran, dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, bahasa pengan-
tar, jenis pendidikan dan pengajaran dan maksudnya, pendi-
dikan jasmani, kewajiban belajar, pengelolaan sekolah oleh negara
dan swasta, syarat-syarat menjadi guru, murid, pengajaran aga-
ma di sekolah-sekolah negeri, pendidikan campuran dan ter-
pisah (laki-laki dan perempuan), libur sekolah dan hari sekolah,
serta pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan pengajaran.

Jelas sekali, yang diatur hanya menyangkut hubungan-hu-
bungan antara kewajiban negara dengan hak-hak sebagai warga
negara. Substansi pendidikan dan pengajaran itu sendiri, yaitu
kurikulum dengan segala ikutannya (buku pelajaran, sistem peni-
laian, dan sumber pendidikan lainnya), tidak dibicarakan sama
sekali. Hal itu mengindikasikan bahwa pemerintah memang
tidak ingin terlalu campur terhadap alannya pendidikan. Tugas
j
p e m e r i n t a h a d a l a h m e n e n t u k a n r a m b u - r a m b u j a l a n n y a
pendidikan nasional. Rambu-rambu itu dapat dilacak pada
dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran.
Pada UUSPN, hal-hal detil seperti kurikulum, buku pelajar-
j
an, dan sistem penilaian itu diatur. Bahkan, umlah pelajaran