Page 295 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

pun ditentukan (Pasal 39). Konsekuensi undang-undang yang
begitu detil seperti U U S P N itu adalah disahkannya kontrol
negara yang terlalu dalam, sehingga tidak memberikan kemer-
dekaan kepada pengelola sekolah ataupun guru. Gerak-gerik
pengelola sekolah dan guru telah dikendalikan lewat oleh
undang-undang yang sah. Tidak mengherankan bila pada masa
Orde Baru, kontrol birokrasi pendidikan terhadap pengelola
pendidikan dan guru amat ketat. Rumusan UUSPN yang baru
disahkan menjelang berakhirnya rezim Orde Baru pun sebetul-
nya hanya tinggal memformulasikan tindakan-tindakan yang
selama itu telah dijalankan rezim Orde Baru.

Dalam rumusan dasar dan tujuan pendidikan, jelas sekali
bahwa umusan UU No.4 Tahun 1950 dilakukan oleh orang yang
r
memiliki watak kuat, susila, demokratis, memiliki tanggung
jawab terhadap masyarakat dan rasa kebangsaan yang tinggi
sebagai seorang warga, seperti tercermin dalam hasil rumus-
annya di bawah ini:
Pasal 3:

Tujuan Pendidikan dan Pengajaran ialah m e m b e n t u k
manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis
serta bertanggung awab tentang kesejahteraan masyarakat dan
j
tanah air.

Pasal 4
Pendidikan dan Pengajaran berdasar atas asas-asas yang termak-
tub dalam "Pancasila" UUD Negara Republik Indonesia dan atas
kebudayaan kebangsaan Indonesia.

r
Bandingkan dengan umusan dasar, fungsi, dan tujuan pen-
didikan menurut UU No.2/1989:

Pasal 2:
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945.

296