Page 53 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

terjadi, baik di hadapan para guru di Kota Jakarta, luar kota
Jakarta tapi masih di wilayah Jawa, maupun di luar Jawa. Tanpa
mengalami koordinasi terlebih dulu untuk memberikan jawaban,
mereka memberikan jawaban yang hampir sama, yaitu seperti
dendang penyanyi Dian Pisesa: "Semuanya masih seperti yang
dulu-dulu saja". Prasarana dan sarana pendidikan masih tetap
jelek, guru masih tetap kurang, buku pelajaran (di Jawa) masih
terus berganti-ganti, sedangkan di luar Jawa sering terlambat
datang; kepala sekolah masih tetap dominan, pengawas masih
tetap menjalankan tugas pengawasan, kepala Dinas Pendidikan
semakin kokoh kedudukannya, dan PGRI masih tetap menjadi
kepanjangan tangan birokrasi untuk menekan guru.

Seorang kawan yang menjadi guru SD di daerah transmig-
rasi di Sumatra Selatan malah melukiskan suasana reformasi
dalam pendidikan itu lebih sinis lagi. Katanya: "Yang berubah
hanya kunjungan pejabat saja yang makin jarang, terutama setelah
otonomi daerah. Mereka bingung dengan posisinya sendiri. Bah-
kan, ada seorang Kepala Kantor Kecamatan (Kakancam) yang
mutasi menjadi Kepala Dinas Pasar, dengan alasan jabatannya
di pendidikan sudah mentok."

Kawan yang menjadi guru SD dan bertutur sinis itu tidak
sedang bergurau; ia melukiskan keadaan yang sebenarnya. Sete-
lah reformasi, terlebih setelah otonomi daerah, banyak pejabat
yang bingung dengan posisinya sendiri. Semula, jabatan di ling-
kungan Departemen Pendidikan itu terbuka luas. Dari seorang
guru bisa meningkat menjadi kepala sekolah, dari kepala sekolah
bila berprestasi dapat diangkat menjadi pengawas; dari penga-
was bisa menjadi Kepala Kantor Departemen (Ka Kandep) P
dan K, dan terus meningkat sampai menjadi salah seorang direk-
tur pendidikan di direktorat jenderal. Tapi dengan adanya oto-
nomi daerah, yang salah satu kunci masalahnya membatasi mobi-
litas horizontal seorang guru maupun pejabat, maka peluang
melakukan mobilitas vertikal itu pun jadi semakin sempit. Apa-
lagi, sekarang muncul aturan baru untuk memperkecil kelem-
bagaan di lingkungan pemerintahan, yang kemudian berakibat