Page 55 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 55
J
dayaan dipercayakan kepada uwono Sudarsono (Mei 1998 -
Oktober 1999), yang sebelumnya menjadi Wakil Gubernur
Lemhanas dan sekarang menjadi Duta Besar di Inggris. Pada
masa-masa awal reformasi itu, Menteri Juwono Sudarsono seakan-
akan menjanjikan perubahan dengan mengeluarkan beberapa
kebijakan, seperti revisi buku sejarah nasional dan kurikulum,
tidak ada keharusan bagi murid untuk membeli pakaian seragam
dan buku baru, menghapus kewajiban murid untuk melihat film
G30S/PKI (seperti yang diwajibkan oleh Orde Baru), mena-
warkan konsep manajemen berbasis sekolah, pemberian beasiswa
bagi yang tidak mampu lewat program JPS, dan beberapa
kebijakan penting lainnya.
Kebijakan Menteri Juwono Sudarsono itu kemudian dilanjut-
kan oleh Menteri Pendidikan Nasional Yahya A. Muhaimin
(November 1999-Juli 2001). Bahkan, Menteri Yahya Muhaimin
kemudian membentuk Komisi Pendidikan Nasional untuk mem-
berikan masukan bagi pembaruan pendidikan dan Komite Refor-
masi Pendidikan (KRP) untuk melakukan revisi terhadap UU
No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN)
yang dinilai sangat sentralistik. Pidato para pejabat DPN juga
terasa sangat indah, seperti memberikan otonomi bagi sekolah
untuk mengatur dirinya sendiri; memberikan peran masyarakat
untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan yang diwadahi
dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; mengalihkan
fungsi pengawasan ke peningkatan profesionalitas guru; mem-
berikan otonomi guru untuk menentukan metode mengajar dan
sistem evaluasi belajar, memberikan keleluasaan guru untuk
menentukan buku pelajaran yang akan dipakai, dan sebagainya.
Mendengar janji Pak Menteri Pendidikan dan pidato para
pejabat pendidikan itu, masyarakat menjadi berharap penuh
bahwa pascareformasi, wajah pendidikan nasional akan terlihat
lebih baik. Dalam artian, lebih otonom secara politis, terjangkau
secara ekonomis; adil secara sosial, toleran dan pluralis secara
budaya; mencerdaskan, tidak lagi diskriminatif, menindas,
membodohi, dan memiskinkan masyarakat. Dengan demikian,
