Page 17 - Asas-Asas dan Dasar-Dasar Tamasiswa

16

bahwa dalam dalam susunan “Panca-dharma” kita betulnya patut dimasukkan pula

dasar kekeluargaan, yang unik bagi Taman Siswa, dan sungguh penting karena di

dalamnya terkandung dasar-dasar demokrasi dan keadilan sosial).

4. Tentang sebutan “Ibu” dan “Bapak”: murid-murid menyebut “bapak” atau “ibu”
kepada guru-gurunya laki-laki atau perempuan, ini tidak saja kita anggap perlu sebagai

cara yang “formal”, namun pula sebagai “prinsip”. Guru, yang kita beri kedudukan

sebagai “pamong”, seharusnyalah sekaligus kita anggap “bapak” atau “ibu” terhadap
murid-muridnya. Sebutan-sebutan lama, yaitu: tuan, nyonya, nona (meneer,

mevrouw atau juffrouw atau di daerah Jawa: mas behi, den behi, bahkan ada yang

menggunakan sebutan “ndoro”, harus dikeluarkan dari alam perguruan kita. Selain itu

guru-guru muda kita menggunakan sebutan itu kepada guru-guru tua kita. kAKdat ini

belum pernah kita jadikan “peraturan” yang tertulis, namun segera dipakai di seluruh
perguruan-perguruan kita se Indonesia. Kini, sebagaimana diketahui, sebutan ini

sudah dipakai di dalam masyarakat kita di seluruh Indonsia; bahkan diinstruksikan

secara resmi oleh pemerintah kita, mulai pemerintah kita dalam Republik Indonesia
yang dulu sampai yang sekarang, sebagai sebutan yang diwajibkan kepada semua

pegawai yang muda terhadap yang tua, di samping pemakaian sebutan “saudara”.

5. Tentang sebutan “demokrasi” dan “leiderschap”, yang bermaksud: janganlah apa

yang biasanya disebut demokrasi secara Barat dioper secara mentah-mentah, namun

harus ditempatkan di bawah pimpinan kebijaksanaan, ionipun mengenai prinsip juga,
yaitu berkaitan dengan asas “tertib-damai”. Janganlah kekuasaan jumlah suara, yaitu

yang terkenal sebagai “1/2 tambah 1”, menggoncangkan tertib-damainya hidup

Bersama. Kini zamannya “keadilan social”, bukan lagi zamannya “hak penguasa bagi
yang terkuat” atau “het Recht van de Sterkste”. Semboyan “demokrasi dan

leiderschap” itu adalah salah satu bekal dari Taman Siswa juga, yang kemudian dapat

menjelma memasuki pelbagai peraturan kita.

6. Tentang sebutan “organisatoris” dan “organis”: ingat saja Ki Tjokrodirdjo yang

pertama kali mengingatkan kepada kita, bahwa “organisatoris” berarti “menurut
peraturan yang ada”. Ini baik dan seharusnya ditaati. Akan tetapi kalau ada peraturan

yang salam, yaitu tidak dapat menggampangkan laku, bahkan kadang-kadang

menyukarkan, atau menyalahi kenyataan atau kebenaran, maka manusia yang
menjalankannya wajib bertanggung-jawab. “Organisatoris” yang tidak “organis”