Page 174 - Pemikiran Agraria Bulaksumur Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo Masri Singaarimbun dan Mubyarto

Pemikiran Masri Singarimbun
dan pertumbuhan jumlah penduduk tampaknya lebih meragukan
daripada meyakinkan. Terutama apabila dilihat daya serap pro-
gram ini terhadap pemindahan penduduk. 96
Dari tahun 1950-1968 dipindahkan 424.380 jiwa, rata-rata
22.336 jiwa per tahun. Periode 1969-1973 dipindahkan 181.696
jiwa, rata-rata 36.339 jiwa/tahun. Periode 1974-1977 dipindahkan
184.258 jiwa, rata-rata 46.605 orang/tahun. Maka sejak 1950-1077
jumlahnya 790.334, dalam 28 tahun rata-rata 28.226 jiwa/tahun.
Rencana Pelita III ditransmigrasikan 500.000 kk atau 2.5 juta jiwa,
rata-rata 100.000 kk. Sedangkan Jawa dihuni sekitar 86 juta jiwa
(1979), kalau pertambahanya 2 % setahun maka 1.72 juta. Jadi
jumlah yang ditransmigrasikan selama 1950-1977 masih kurang
dari pertambahan penduduk Jawa selama 6 bulan. 97
Data itu menunjukkan bahwa tidak tepat bila transmigrasi
diletakkan sebagai skema pengurangan kepadatan penduduk
atau jalan untuk penyebaran penduduk. Jika diletakkan sebagai
skema pengurangan penduduk, nyata terlihat daya serap pro-
gram ini kecil dan tidak signifikan terhadap laju pertambahan
penduduk Jawa, bagaimanapun Jawa akan tetap padat. Sedang-

96 Masri Singarimbun, “Masalah Peledakan Penduduk dalam Pemba-
ngunan Nasional”, Makalah disampaikan untuk Konperensi Gereja dan Masya-
rakat di Medan, 4 Juni 1979, hlm. 3-4. “Ajaran Malthus Ternyata Masih Berlaku:
Hasil Penelitian dan Berbagai Teori Menanggulangi Kependudukan”, Sinar
Harapan, Rabu, 18 Februari 1981. “Percakapan Sinar Harapan dengan DR. Masri
Singarimbun: Suksesnya Program Pangan Jangan Kurangi Urgensi Kependu-
dukan”, Sinar Harapan, Selasa, 3 Maret 1981. “Masri Singarimbun: Bagai-
manapun Pulau Jawa Tetap Akan Padat”, Journal Ekuin, Jum’at, 4 Desember
1981. Masri Singarimbun, “Masalah Kependudukan”, Op.cit., hlm. 1-2.
97 Masri Singarimbun, “Masalah Peledakan Penduduk dalam Pem-
bangunan Nasional”, Ibid., hlm. 3-4. Lihat juga Masri Singarimbun, “Masalah
Kependudukan”, Op.cit., hlm. 1-2.

155