Page 175 - Pemikiran Agraria Bulaksumur Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo Masri Singaarimbun dan Mubyarto
P. 175
Pemikiran Agraria Bulaksumur
kan sebagai pola terpilih untuk penyebaran penduduk, program
ini selain daya serapnya yang kecil, asumsinya sebagai penye-
baran penduduk membuat para pelaku program dikejar hantu
pencapaian angka-angka demografi. Dengan demikian yang dike-
jar bukan hidup dan kehidupan transmigran di tanah baru tetapi
98
bagaimana departemen bersangkutan memenuhi target angka-
angka yang sudah ditetapkan, tidak perduli pada metode, alasan,
dan masalah orang-orang yang pergi atau “dipergikan” ke tanah
transmigrasi asalkan target terpenuhi. Hal kedua yang harus
dicatat adalah hendaknya program ini tidak mengulang situasi
Jawa, dimana hanya mengandalkan pendekatan agraris, yang
pada akhirnya memunculkan persoalan tanah dan kepadatan pen-
duduk tinggi, tetapi harus diarahkan pula ke industrialiasi pede-
99
saan. Lebih dari sekedar angka-angka, transmigrasi bukan
migrasi sementara, urbanisasi, juga bukan mobilitas sesaat, tetapi
orang yang bertransmigrasi adalah orang yang memutuskan
98 Transmigrasi yang berada di bawah Departemen Tenaga Kerja dan
Sosial, pada tahun 1947 dipindah ke Departemen Pembangunan dan Kepemu-
daan, kemudian pada tahun 1948 dialihkan ke Departemen Dalam Negeri.
Sebagai Dinas dari Departemen Pembangunan Daerah, transmigrasi kembali
ke Departemen Sosial sebelum dijadikan Departemen pada tahun 1957. Sejak
1959, transmigrasi digabung dengan Departemen Koperasi dan Pembangunan
Masyarakat Desa, kemudian dipindahkan ke Departemen Dalam Negeri, selan-
jutnya ke Departemen Veteran, setelah itu kembali lagi ke Departemen Kope-
rasi. Dipindah lagi ke Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi,
akhirnya pada tahun 1983 sepenuhnya urusan Departemen Transmigrasi. Patrice
Levang, Op.cit., hlm. 11.
99 Masri Singarimbun, “Keliru, Mitos Penyebaran Penduduk Yang Men-
dasari Transmigrasi”, Kompas, 18 Maret 1982. Lihat juga, “Peringatan Dr. Masri
Singarimbun: Orang Kaya Bisa Menjadi Tuan Tanah di Daerah Transmigrasi”,
Sinar Harapan, Kamis 8 Juli 1982.
156
