Page 306 - TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA
P. 306

dasarnya     bukanlah     merupakan      usaha    bersama      untuk
                memperjuangkan kepentingan para pesero. Memang para pesero ini
                jelas bekerja sama menyumbangkan modal untuk mendapat dividen,
                tetapi mereka tidak berusaha bersama, karena setiap pesero setelah
                menyetor  modalnya,  lalu  menyerahkan  pengelolaan  usaha  PT  pada
                direksi.  Tanggung  jawab  setiap  pesero  hanya  terbatas  pada  jumlah
                saham yang dimilikinya, tidak kurang dan tidak lebih.

                       Ciri-ciri  lain  Sistem  Ekonomi  Pancasila  adalah  semangat
                solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan social,
                yaitu  sila  kelima  dari  Pancasila.  Dalam  menanggapi  ciri  Ekonomi
                Pancasila  yang  demikian  banyak,  orang  juga  mempertanyakan,
                apakah  teori  ekonomi  Smith,  dan  yang  terakhir  teori  ekonomi
                Keynes,  belum  dianggap  memadai  untuk  menangani  masalah-
                masalah  ini.  Karena  dalam  perkembangan  terakhir,  teori  ekonomi
                klasik (kapitalis-liberal) telah menemukan metode-metode sosialistik
                untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Barangkali
                di  beberapa  negara  kapitalis  yang  tidak  besar,  hasil-hasil  kebijakan
                sosialistik  ini  tidak  sukar  kita  kenali.  Namun,  keadaan  di  negara
                kapitalis terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat, menunjukkan hasil
                yang kurang menggembirakan. Misalnya, dalam buku M. Carnoy & D.
                Shearer,  Economic  Democracy  (M.  Sharpe  Inc.,  1980),  ditunjukkan
                bahwa pada tahun 1976, satu persen orang terkaya di A.S. memiliki
                hampir 36 persen dari kekayaan total neto bangsa Amerika, memiliki
                lebih  separuh  aset  perusahaan,  dan  lebih  separuh  utang  berjalan
                (oustanding debt). Kita tidak memiliki data-data serupa di Indonesia.
                Hanya jelas kita tidak ingin memiliki perekonomian (kapitalistik) yang
                demikian.

                       Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyara-
                kat  yang  bersifat  sosialistik,  yaitu  dengan  memberikan  perhatian
                besar pada mereka yang tertinggal. Inilah yang disebutkan pada pasal
                34  UUD  1945,  yang  berbunyi  bahwa  "Fakir  miskin  dan  anak-anak
                terlantar dipelihara oleh Negara." Bahkan apa yang tercantum pada




                294
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311