Page 307 - TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA

pasal 33, yang selalu dianggap sebagai pedoman dasar pengelolaan
perekonomian Indonesia, termasuk dalam bab kesejahteraan sosial.
Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur, adalah tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia, tujuan
untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Dalam kaitan dengan gagasan sistem ekonomi Pancasila,
Mubyarto sangat konsisten dan terus-menerus sampai akhir
hayatnya memperjuangkan agar bisa diwujudkan dalam kehidupan
perekonomian Indonesia. Pemikiran Mubyarto mengenai sistem
ekonomi Pancasila yang bergaung sejak awal 1980-an memang
menjadi wacana yang menarik dan menjadi perbincangkan hangat di
dunia intelektual. Di samping ada yang mendukung gagasan
Mubyarto, ada juga yang mempertanyakan dengan sangat kritis.
Salah seorang di antaranya adalah Arief Budiman. Di bawah ini kita
kutip agak panjang pendapat Arief Budiman mengenai pemikiran
sistem ekonomi Pancasila Mubyarto.

Lalu, apa yang ditawarkan Mubyarto dengan sistem
perekonomian Pancasila (SPP)? Pertama-tama, Mubyarto
meragukan ketepatan penggunaan teori ekonomi neo-klasik
untuk memecahkan masalah pembangunan kita, khususnya pada
periode Pelita III. Kalau pembangunan kita mau melaksanakan
keadilan, kalau Pelita III ingin lebih memeratakan kegiatan
pembangunan (dan hasil-hasil pembangunan), maka menurut
Mubyarto, teori ekonomi neo-klasik bukanlah resep yang tepat.
Hal ini disebabkan karena teori-teori ekonomi neo-klasik yang
banyak menggantungkan pada kekuatan pasar untuk
melaksanakan alokasi sumberdaya dalam masyarakat dianggap
oleh para pengamat sebagai lebih banyak menumbuhkan
golongan ekonomi kuat. Kurang mampu meningkatkan peranan
golongan ekonomi lemah.

295