Page 65 - Filsafat Ilmu dan Rekonstruksi Teori - Syarifuddin

Instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang
penting adalah tugas meningkatkan kerjasama dengan kementerian lain, lembaga,
pemerintah daerah, dunia usaha dan industri dalam penyediaan layanan praktik
kerja lapangan, akses sertifikasi kompetensi lulusan, akreditasi sekolah, penyediaan
guru, pengembangan teaching factory, penyusunan standar kompetensi kerja
nasional Indonesia, dan peningkatan akses ke masyarakat.
Revitalisasi efektivitas jaringan pembelajaran vokasional melalui kebijakan
pusat penting dilaksanakan. Inpres 9 Tahun 2016 berisi instruksi kepada Kabinet
Kerja untuk menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas,
fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan
pengembangan SMK. Instruksi Presiden ini sangat penting dan strategis bagi
kemajuan pembinaan dan pengembangan SMK sebagai bagian dari TVET untuk
penyediaan tenaga kerja yang berkualitas, tepat sasaran, sesuai kebutuhan
pembangunan bangsa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diinstruksikan untuk:
(1) Membuat peta jalan pengembangan SMK; (2) Menyempurnakan
danmenyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna
lulusan (link and match); (3) Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan
tenaga kependidikan SMK; (4) Meningkatkan kerja sama dengan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri; (5)
Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan (6)
Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK. Enam tugas Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan sangat pokok dan menjadi dasar pengembangan SMK berkualitas.
Peta jalan pengembangan SMK hingga Tahun 2045 harus sudah tersusun rapi dan
dijadikan landasan pentahapan pengembangan kualitas SMK.
Program-program pengembangan SMK direncanakan, dilaksanakan,
dimonitoring, dan dievaluasi secara ketat sehingga investasi pendidikan vokasional
kita efektif. Kurikulum SMK yang berbasis kompetensi disempurnakan terus dengan
menerapkan azas-azas Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Semua SMK
di seluruh Indonesia dilatih dan dimampukan menyusun KTSP sesuai kondisi dan
kebutuhan daerahnya sehingga terwujud pendidikan kejuruan di SMK yang
berdiversifikasi baik dan kuat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cukup
menyediakan standar dan struktur kurikulum. Isi kurikulum implementatif
dikembangkan oleh SMK (Sudira, 2017) Pendidikan kejuruan memiliki ciri pokok
membutuhkan kerja sama antar lembaga. Kerja sama antar Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri wajib diprogramkan dan dilakukan
oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan jajarannya harus faham betul bahwa SMK adalah pendidikan untuk dunia kerja,
54