Page 66 - Filsafat Ilmu dan Rekonstruksi Teori - Syarifuddin
P. 66

bukan  pendidikan  hanya  untuk  pendidikan  atau  hanya  untuk  memenuhi  angka
        partisipasi belajar.
              Untuk mewujudkan jaminan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai oleh
        lulusan SMK maka akses sertifikasi lulusan SMK terus ditingkatkan. Lulusan SMK
        tidak hanya memegang Ijazah sebagai bukti lulus pendidikan menengah tetapi juga
        mengantongi  sejumlah  sertifikat  kompetensi  sebagai  bukti  penguasaan  berbagai
        jenis  kompetensi  kerja.  Standar  kualitas  layanan,  proses,  dan  hasilpendidikan  di
        SMK terus diukur melalui standar mutu akreditasi SMK. Seluruh SMK di Indonesia
        harus  sudah  terakreditasi  sebagai  ukuran  mutu  SMK.  Akreditasi  ini  penting  bagi
        masyarakat  pengguna  SMK  dalam  menentukan  pilihan-pilihan  sekolah  di  SMK.
        Selanjutnya  agar  pengembangan  SMK  tertata  dengan  baik  sesuai  peta  jalan
        pengembangan  SMK  maka  Kelompok  Kerja  Pengembangan  (K2P)  SMK  perlu
        dibentuk  di  pusat  dan  di  Provinsi  dibawah  binaan  Menteri  Pendidikan  dan
        Kebudayaan  RI.  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  bertugas:  (1)
        Mempercepat penyediaan guru kejuruaan SMK melalui pendidikan, penyetaraan,
        dan pengakuan; dan (2) Mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk
        menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK. Kekurangan guru produktif dan
        rendahnya  kompetensi  guru  produktif  di  SMK  merupakan  permasalahan  pokok
        faktor  penghambat  pengembangan  kualitas  SMK.  MenRisTekDikti  bertugas
        mempercepat  penyediaan  guru  SMK  berkualitas  dengan  menugaskan  sejumlah
        LPTK Kejuruan melakukan pencangkokan guru kejuruan baik melalui pendidikan
        prajabatan, dalam jabatan, atau melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau
        (RPL). MenRisTekDikti penting menugaskan Universitas LPTK kejuruan untuk lebih
        fokus  mendidik  calon  guru  kejuruan  dibandingkan  mendidik  mahasiswa  non
        kependidikan yang nota bene sudah baik dilaksanakan oleh Universitas non LPTK.
        LPTK juga mulai ditugasi membuka program studi pendidikan yang dibutuhkan di
        SMK tetapi belum terselenggara di LPTK.
              Seperti  program  studi  dalam  bidang  pendidikan  vokasional  kemaritiman,
        pariwisata,  agribisnisagroteknologi,  kesehatan  dan  pelayanan  sosial.  Evoria
        membuka prodi non dik di Universitas LPTK harus mulai dievaluasi urgensinya jika
        tidak  sungguh-sungguh  mendukung  perkembangan  prodi  pendidikan  (Sudira,
        2017). Proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK baik untuk program 3 tahun
        maupun  4  tahun  perlu  disusun  dan  dikembangkan  berdasarkan  jenis  pekerjaan,
        jumlah  kebutuhan,  lokasi  dimana  dibutuhkan,  dan  waktu  kapan  dibutuhkan.
        Kompetensi  masingmasing  job  title  disusun  kembali  dalam  suatu  Standar
        Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) masing-masing program keahlian.
        Untuk meningkatkan penguasaan kompeteni kerja lulusan SMK akses kerjasama
                                                                                       55
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71