Page 127 - BUKU SOSIOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA

116 BAB 3

Bahasa standar
Bahasa standar mengacu pada bahasa yang penggunaannya
telah memenuhi standarisasi kebahasaan yang dianggap jauh lebih
benar dari jenis variasi lainnya. Bahasa standar biasanya
digunakan dalam suasana formal sebagai ragam bahasa resmi,
pada karya-karya tulis formal dan ilmiah, serta di semua tempat-
tempat yang formal seperti sekolah atau kampus atau perkantoran.
Bahasa standar tentunya telah melalui proses kodefikasi; proses
standarisasi dan pengembangan norma suatu bahasa untuk
menetapkan tata bahasanya, dialek, serta variasinya lalu kemudian
dibakukan dan bahkan dikamuskan. Bahasa standar dapat
dianggap sebagai variasi yang lebih tinggi yang mewakili
penggunaan yang benar dan bergengsi (Wyk, 2012). Semuanya ini
merupakan kerangka kerja dari prinsip kebijakan bahasa suatu
Negara. Hal inilah yang membedakannya dari bahasa Vernakular
yang tidak melalui proses kodefikasi.
Bahasa Indonesia sendiri pada dasarnya telah mengalami
beberapa kali pengaruh kebijakan. Dimulai pada abad ke-7 dimana
bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu dan digunakan
sebagai Lingua Franca. Kemudian pada abad 16-17, bahasa
Melayu berkembang pesat dan menjadi bahasa tulis resmi yang
digunakan dalam kerajaan-kerajaan dan Agama sehingga meluas
menjadi bahasa sehari-hari dan bahasa perdagangan. Pada saat
kedatangan Islam pertama kali di Indonesia, bahasa Melayu
mengalami perubahan penulisannya sehingga menjadi bahasa
Arab-Melayu yang dibakukan sebagai bahasa Indonesia dan ditulis
dalam buku atau kitab Bahasa Melayu. Kemudian pada tahun
1947, diubah menjadi Ejaan Suwandi atau yang disebut dengan
Ejaan Republik Indonesia dan bertahan selama 25 tahun sampai
pada masa Orde Baru mengubahnya menjadi Ejaan Bahasa
Indonesia yang Disempurnakan pada bulan Agustus 1972. Lebih
lanjut, pemerintah mendirikan suatu badan penerbit yang diberi
nama Commissie Voor De Volkslectuur pada tahun 1908 yang
kemudian diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917.
Penggunaan bahasa Indonesia dan resmi ditetapkan sebagai
bahasa nasional atau persatuan pada momen Sumpah Pemuda
pada tanggal 28 Oktober 1928 dan kemudian dituangkan dalam
UUD 1945 dalam pasal 36 bahwa „Bahasa Indonesia sebagai
Bahasa Negara‟. Setelah kemerdekaan, pemerintah menggelar
Kongres Bahasa Indonesia untuk melakukan pembaharuan-
pembaharuan yang berkaitan tentang perkembangan, kebijakan,
penggunaan dan pengajaran bahasa di Indonesia dalam aspek
sosial, ekonomi, politik budaya, agama, dan lain-lain. Kongres ini