Page 18 - EBOOK_Falsafah Kepemimpinan Jawa

dekat presiden Soeharto. Ketika pers memburu komentar mereka sekitar pengajuan
pencalonan, banyak yang memberi jawaban malu-malu atau bahkan cenderung
menghindar untuk berkomentar. Ada semacam perasaan tidak etis untuk bicara soal
pengganti presiden yang masih berkuasa. Akhirnya masalah pendominasian para
pejabat dan mantan pejabat itu hanya sampai di tingkat perdebatan media massa.
Keadaan tersebut tentu saja sangat mempengaruhi kekuatan-kekuatan politik
yang ada dalam upayanya mencari calon alternatif (hal mana yang hanya `mungkin'
dilakukan oleh PPP atau PDI). Memilih calon-calon presiden yang dianggap
mumpuni, mempunvai legitimasi politik, mempunyai akseptabilitas yang tinggi, serta
tingkat kepopuleran yang memadai hanya berasal dari kalangan pejabat atau man-
tan pejabat, merasa sungkan atau ewuh-pakewuh dengan senior mereka yaitu Pak
Harto sendiri, maka semakin sulitlah bagi kedua partai yang lain.
Kekuasaan Jawa memang bercampur dengan kekuatan lain. Wibawa pun ikut
bermain dalam kekuasaan Jawa. Wibawa diformat secara politik dan kadang-kadang
juga licik. Itulah dunia kekuasaan Jawa yang berusaha menyatukan sumber-sumber
kekuasaan agar tetap cemerlang. Kekuasaan Jawa hendak di bangun di atas
fondasi trah (turun-temurun). Suksesi kepemimpinan Jawa terus berpusar pada
orang-orang dekat. Oleh sebab itu, kharismatik pemimpin selalu menjadi
pertimbangan khusus.

D. Wewenang dalam Kepemimpinan Jawa
Setiap pimpinan memiliki wewenang memutuskan apa saja. Putusan seorang
pimpinan akan berdampak luas. Oleh sebab itu, banyak pimpinan Jawa yang memiliki
penasehat sebelum menggunakan wewenangnya. Buktinya, kasus PKS yang mbalela
dalam kenaikan BBM, tidak segera ada tindakan dari SBY sebagai ketua Sergap.
Padahal sudah sangat jelas bahwa SBY selaku presiden memiiki wewenang yang
disebut hak prerogative.
Kewenangan memang lekat dengan kekuasaan. Mau dipakai atau tidak
tergantung keberanian mengambil resiko. Setiawan (1998:56-60) menjelaskan bahwa
ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yairi; wewenang
(authority) dan legitimasi (legitimacy). Sama halnya dengan konsep kekuasaan, maka
kedua konsep inipun bermacam-macam perumusan dapatdikemukakan. Menurut Max
Weber (1864-1922) wewenang memiliki tiga macam, yaitu tradisional, karismatik dan
legal rasional. Wewenang tradisional adalah wewenang yang berdasarkan atas
kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi serta kedudukan kekuasaan
adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang karismatik mendasarkan diri pada
adanya kepercayaan anggota masyarakat terhadap seseorang yang dianggap
memiliki kesaktian dan kekuatan mistik. Soekarno dan Ayatullah Khomeini sering
dianggap sebagai pemimpin karismatik meskipun memiliki unsur wewenang yang
sifatnya legal rasional. Sedang wewenang legal rasional adalah wewenang yang
mendasarkan diri pada kepercayaan adanya yang melandasi kedudukan seseorang
pemimpin. Yang penting dalam hal ini bukan orangnya tetapi aturan-aturan (rules of
the games) yang mendasar tingkah lakunya. Berkaitan dengan pendapat Max Weber
tersebut, Laswell dan Kaplan"', mengartikan wewenang sebagai kekuasaan formal
(formal power). Seseorang dianggap berwenang jika la berhak mengeluarkan perintah
dan membuat adanya kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang dibuatnya.