Page 19 - EBOOK_Falsafah Kepemimpinan Jawa

Selain konsep wewenang, juga dikenal konsep legitimasi. David Easton
mengartikan legitimasi sebagai keyakinan dari anggota masyarakat bahwa sudah
selayaknya bagi masyarakat untuk menerima dan mentaati seorang pemimpin serta
bersedia nuemenuhi tuntutantuntutan dari pemimpin itu. Jadi legitimasi berkaitan
dengan weweinang yang ada pada seseorang, kelompok atau penauasa yang menda-
sarkan din pada kewajaran, kesukarelaan dari anggota masyarakat. Kewajaran ini
berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas
dan prosedur yang telah diterima luas oleh masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Dilihat dari sudut penguasa, legitimasi mencakup
kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-
lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk anggota
masyarakat. Jika dalam suatu sistem politik terdapat konsensus mengenai dasar dan
tujuan-tujuan masyarakat, maka keabsahan (legitimacy) dapat tumbuh dengan kokoh,
sehingga unsur paksaan serta kekerasan yang dipakai oleh setiap rezim penguasa
dapat ditetapkan sampai seminim mungkin. Oleh sebab itu pimpinan dari suatu sistem
politik akan selalu mencoba membangun dan mempertahankan keabsahannya di
kalangan rakyat karena keabsahan tersebut merupakan dukun dan yang paling
mantap. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa balk kekuasaan, wewenang , maupun
legitimasi pada dasarnya mempunyai sifat relasional dan mempunyai peranan yang
sangat penting dalam sistem politik.
Setelah menelusuri aspek-aspek umum dari konsep kekuasaan dan konsep-
konsep yang berkaitan dengannya. Berikut ini akan dibahas mengenai konsep
kekuasaan menurut faham budava Jawa.Konsep kekuasaan dalam budaya Jawa
menurut Anderson (1986) ada empat. Keempat pokok uraian tersebut merupakan
hasil abstraksi Anderson setelah melihat dan mempelajari literatur-literatur Jawa dan
gejala-gejala kekuasaan adalah berkembang dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa.
yang menurutnya terbagi dalam seperti yang dikemukakan oleh Pangeran Poeger
adalah Raja. Hal ini diperkuat oleh Serat Centhini."
"pan ki dhalang sejati jatining ratu
Sang ratu gantyaning nabi
Nabi gantyaning hyang agung
Ratu-ratu prasasating
Hyang agung kang kadular
Artinya, raja nabi (prabu-pandhita) adalah wujud Tuhan yang terlihat. Ini diperkuat
juga oleh kata “kinarya wakiling Hyang Agung" dalam Wulang Reh yang melukiskan
bahwa raja ber-tindak sebagai wakil Tuhan. Jadi kekuasaan menurut paham Jawa jika
dikaitkan dengan politik merupakan ungkapan "kasekten" (sakti) atas dasar "wahyu'".
Jadi meskipun penuh dengan misteri, kekuasaan itu konkrit adanya. Ini berbeda sekali
dengan konsep kekuasaan nnenurut teori politik Barat yang mengatakan bahwa
kekuasaan itu abstrak, artinya kekuasaan adalah hasil abstraksi, suatu rumusan untuk
pola-pola interaksi sosial tertentu yang kebetulan sedang diamati. Kekuasaan itu ada
,
jika sebagian orang patuh pada kemauan orang lain baik dengan suka rela ataupun
tidak dan seseorang/kelompok dapat dikatakan memiliki kekuasaan dengan
menunjukkan hubungan sebab akibat antara seseorang atau kelompok tersebut
dengan orang lain/kelompok lain.